11. PJ Bupati wajib dievaluasi, karena sikap dan tindakan arogansinya serta mengabaikan larangan pemerintah yang kedudukan PP lebih tinggi dari perbup atau kebijakan pemerintah daerah.
Selanjutnya para mahasiswa tersebut menekankan agar Pj Bupati Bangka M Haris segera membatalkan kebijakan SK Darurat tersebut dikarenakan dapat memicu konflik yang berkepanjangan.
"Kami mendesak Pj Bupati Bangka M Harris untuk segera membatalkan Kebijakan SK Darurat tersebut dikarenakan berpotensi memicu terjadinya konflik yang berkepanjangan," tutur Adi.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait