Bupati Penajam Paser Utara Resmi Kenakan Rompi Tahanan KPK

Namun, AGM, sebagaimana dilaporkan Badan Keuangan Pemkab PPU, menjelaskan pembayaran insentif nakes itu terhambat lantaran proses penyesuaian atau rasionalisasi anggaran daerah yang direalokasikan itu memakan waktu cukup lama.

Setelah proses birokrasi tersebut rampung, Pemkab PPU membayarkan tunggakan insentif nakes tersebut.

Baca Juga

Menyandang Status Tersangka Korupsi, Bupati Bangkalan Masih Hadir di Acara Hari Anti Korupsi Sedunia

2. Tak Mau Lagi Urus Penanganan Covid-19

Bupati AGM menegaskan tidak ingin lagi terlibat dalam urusan penanganan Covid-19. Keputusan itu diambilnya karena yang dia lakukan selama ini malah membuatnya tersudutkan.

Baca Juga

Utut Adianto Diperiksa KPK, Jadi Saksi Kasus Dugaan Suap Rektor Unila

Ia merasa tersudutkan salah satunya karena audit pengadaan chamber box atau bilik disinfektan sebanyak empat buah untuk kendaraan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat itu harganya Rp500 juta per unit dan kemudian susut menjadi Rp200 juta saat diaudit.

Editor : Muri Setiawan