HMI berperan penting dalam membantu para pekerja untuk memahami hak-haknya dan memberi penguatan mental agar mereka tidak terjerumus dalam tekanan ekonomi maupun psikis yang berat. Melalui pendekatan hukum dan sosial, HMI mendorong pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya secara kolektif, terorganisir, dan bermartabat. Meski kenyataan ini terasa pahit dan tidak manusiawi, kisah seperti Dagri Rosa mencerminkan realita yang pahit pada sistem ketenagakerjaan pasca lahirnya UU Cipta Kerja.
*Refleksi Sosial atas Kasus Dagri Rosa*
Dalam perspektif humanisme yang digagas oleh Kuntowijoyo melalui kerangka Ilmu Sosial Profetik,bahwasannya arah pembangunan sosial harus berlandaskan pada nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisme Kuntowijoyo tidak hanya bicara tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara individual, tetapi juga menekankan pentingnya membebaskan manusia dari struktur sosial yang menindas dan menghadirkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bersama.
Kasus pemutusan hubungan kerja secara tiba-tiba yang dialami Dagri Rosa dan belasan pekerja lainnya bukan sekadar pelanggaran administratif atau hukum ketenagakerjaan, melainkan bentuk dehumanisasi. Mereka diperlakukan bukan sebagai subjek yang memiliki martabat dan hak, melainkan sebagai alat produksi yang bisa digantikan kapan saja. Ini jelas bertentangan dengan prinsip humanisasi nilai yang menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap kebijakan.
Ketika pekerja diperlakukan semata-mata sebagai alat produksi tanpa memperhatikan aspek psikologis dan sosial mereka, maka sistem ketenagakerjaan tersebut telah kehilangan sisi humanistiknya. UU Cipta Kerja, dalam praktiknya, justru mengabaikan prinsip dasar ini dengan memberikan keleluasaan berlebih kepada korporasi tanpa diimbangi perlindungan nyata bagi tenaga kerja.
Kisah Dagri Rosa bukan hanya tentang satu orang, melainkan simbol dari wajah buram sistem ketenagakerjaan Indonesia yang kehilangan arah humanistiknya.
Dalam konteks ini, peran HMI Babel Raya melalui Bidang PTKP menjadi penting, bukan hanya sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai aktor yang mendorong kesadaran kolektif dan perubahan sosial yang berlandaskan nilai profetik. Ini bukan semata-mata tentang mempertahankan pekerjaan, tetapi tentang memperjuangkan martabat, keadilan, dan hak hidup layak sebagai manusia.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
