BKPSDMD Babar Belum Terima Surat Penahanan PNS yang Terjerat Kasus Korupsi Lahan Transmigran

Rizki Ramadhani
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Barat, Antoni Pasaribu. Foto: Lintasbabel.iNews.id/ Rizki Ramadhani.

Antoni Pasaribu menuturkan, sanksi tegas berupa pemecatan akan diberlakukan bagi PNS yang terbukti korupsi oleh pengadilan.

"Kalau pun terbukti sudah inkrah dari pengadilan, maka kami akan pecat yang bersangkutan dari ASN sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut," ucapnya. 

Diberitakan sebelumnya, Kejari Babar  menetapkan 6 orang tersangka yang terlibat kasus korupsi pembagian sertifikat tanah transmigran Desa Jebus, Kecamatan Jebus pada Jumat (17/3/2023) lalu. 

Dalam kasus korupsi tersebut, menyeret 3 orang aparatur sipil negara dari DPMPTSPNAKERTRANS) Babar, yakni ST Kepala Bidang Transmigran, RF Kasi Penyiapan dan Pembangunan Permukiman, serta EP Kasi Pengembangan Pengawasan Transmigran. 

 

Editor : Muri Setiawan

Sebelumnya

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network