Didit menegaskan, jangan sampai ada penghentian tenaga honorer terkecuali mereka mendapat program PPPK.
"Ada alasan APBD terbebankan, oke saya ngerti, akan tetapi yang saya pertanyakan apakah APBD ini bisa membuat mereka membuka peluang kerja setelah mereka diberhentikan. Maksud kami, daripada anggaran APBD dihamburkan untuk kegiatan seremonial, lebih baik memperkerjakan mereka (honorer) yang sudah jelas," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Belitung Timur, Fezzi Uktolseja juga menyampaikan hal senada.
"Kami tidak setuju dengan adanya rencana tersebut, karena tenaga honorer mendukung kerja pemerintah daerah, dan mereka punya hak untuk penghidupan," ujar Fezzi.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
