Ridwan mengatakan, saat ini Indonesia kaya akan timah tapi belum maskimal, tidak adalagi eskpor bijih timah dan pasir timah sehingga peluang hilirisasi yang ditingkatkan.
Kemudian sebagai mayoritas penghasil timah Indonesia belum bisa sebagai penentu harga timah tersebut, sehingga perlu upaya yang lebih ekstra lagi.
"Yang kedua kita mayoritas, tapi kita tidak menentukan harga, artinya secara permainan bisnis global kita masih harus berusaha keras agar penentuan harga sesuai dengan sosok kita sebetulnya mayoritas," ujar Penjabat Gubernur Kepulauan Babel ini.
Saat ini, lanjut dia, pemerintah sedang berusaha keras untuk menegakkan pengusaan timah melalui mencegah bocornya bisnis ilegal timah.
"Karena bisnis ilegal ini merugikan negara, bisnis ini juga merugikan badan usaha yang resmi. Saya mengutip pernyataan PT Timah bahwa setiap tahun rugi 2,5 triliun akibat perbuatan ilegal," bebernya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
