Kebijaksanaan Kolektif: Membangun Sistem Hukum yang Responsif dan Berkeadilan Melalui Kearifan Lokal

Baca Juga

Ormas Keagamaan Diizinkan Mengelola Tambang : Kebijakan yang Menimbulkan Kontroversi

Batasan-batasan yang jelas diterapkan, misalnya larangan menebang pohon besar di hutan inti (Baduy Dalam) atau praktik ladang berpindah adalah cara agar kelestarian alam tetap terjaga.

Kontrasnya Hukum Modern dalam Menciptakan Keadilan

Melihat lebih jauh, tentang bagaimana hukum modern bekerja tentu memiliki beberapa titik lemah serta kontras dalam menciptakan keadilan bagi banyak pihak. 

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hukum modern cenderung lebih berorientasi pada kepastian hukum, izin, dan hak kepemilikan individu atau korporasi sehingga menutup gerbang keadilan bagi kepentingan banyak orang. 

Hukum modern seringkali melihat alam sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi demi pertumbuhan ekonomi, dengan penekanan pada regulasi yang memfasilitasi investasi dan produksi (Hutajulu dkk., 2024). 

Editor : Muri Setiawan