HMI Babel Raya Minta Pemprov Babel Evaluasi Penerimaan Pajak Asli Daerah

Berdasarkan salah satu jurnal dari Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran PKB adalah mengenai persyaratan dan proses pembayaran pajak yang berbelit-belit dan lama, faktor perekonomian masyarakat, dan terbatasnya kantor pelayanan publik untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Melihat faktor-faktor tersebut, seharusnya Pemprov Babel mengevaluasi dari hulu ke hilir terkait pembayaran PKB. Apakah janji di awal tahun 2024 terkait upaya mendorong perbaikan fasilitas pelayanan publik, khususnya inovasi pembayaran pajak kendaraan sudah dirasakan oleh masyarakat Babel.

Baca Juga

Pemilu: Momentum Mengobati Ibu Pertiwi

Pada tahun 2024, sedikitnya terdapat dua pabrik sawit di Babel berhenti operasional dan empat dari lima smelter swasta berhenti beraktivitas melakukan kegiatan peleburan karena faktor harga timah yang menurun. Tetapi apakah benar berkurangnya PBBKB disebabkan oleh hal ini? Pemprov Babel tidak boleh hanya menyampaikan berdasarkan hal yang sifatnya umum. Pemprov Babel harus menyampaikan data yang pasti dan terperinci kepada masyarakat terkait berapa banyak perusahaan yang tutup dan seberapa besar pengaruhnya terhadap PBBKB. Jangan sampai Pemprov terkesan berlepas tangan.

Catatan

Bila berdasarkan APBD tahun anggaran 2024, PAD dicanangkan 1,1 triliun. Sampai saat ini, PAD baru terealisasi 37% yang artinya terdapat 13% PAD yang akan mengurangi APBD tahun anggaran 2024. 13% jumlah PAD yang tidak terserap berpotensi membuat APBD menjadi defisit. 

Memang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD tahun 2023 sebesar 288 miliar yang dapat digunakan untuk menutupi kemungkinan defisit tetapi itu akan menjadi bukti bahwa di tahun ini Pemprov Babel tidak mampu mengoptimalkan PAD. 

Editor : Muri Setiawan