Ombudsman Babel Kritisi SOP di Lapas dan Rutan di Wilayah Babel

Hanya terdapat beberapa saran perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi melalui implementasi komponen standar pelayanan pada tiap unit pelayanan publik di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"SOP layanan utama harus jelas dan terpasang di tempat yang strategis pada ruang pelayanan sehingga mudah dilihat", kata Shulby.

Baca Juga

Rencana Lapas di Toboali, Kakanwil Kemenkumham Babel Koordinasi dengan Direktur Jenderal Pemasyaraka

"Selain itu juga harus ada mekanisme pengaduan, seperti berapa lama pengaduan akan diproses", sambungnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Anas Saeful Anwar, berharap agar para Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat menindaklanjuti apa-apa saja catatan penting dari Ombudsman Babel tersebut, demi terciptanya pelayanan publik yang optimal.
 

Editor : Muri Setiawan