Cuaca Buruk Dongkrak Harga Ikan, Inflasi Bangka Belitung Naik 0,35 Persen Pada Juli 2026
PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id – Cuaca buruk yang mengganggu aktivitas nelayan menyebabkan pasokan ikan laut di Bangka Belitung berkurang dan mendorong kenaikan harga pangan. Dampaknya, inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Juli 2026 tercatat sebesar 0,35 persen secara bulanan (month to month/mtm).
Meski mengalami kenaikan, inflasi tahunan Bangka Belitung masih terkendali di level 2,62 persen (year on year/yoy). Angka tersebut berada dalam kisaran target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,88 persen (yoy).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan inflasi tahunan terendah ke-13 dari 38 provinsi di Indonesia.
Kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi Juli 2026. Berkurangnya hasil tangkapan nelayan akibat cuaca yang kurang bersahabat membuat pasokan ikan laut di pasar menurun. Kondisi tersebut ikut memicu kenaikan harga makanan siap saji, termasuk nasi dengan lauk.
Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 3,25 persen, dengan komoditas cumi-cumi menjadi salah satu penyumbang utama. Harga cumi-cumi masih bertahan tinggi akibat pasokan yang terbatas karena cuaca ekstrem di perairan lokal, sementara permintaan ekspor tetap tinggi.
Selain pangan, inflasi juga dipicu kenaikan harga emas perhiasan yang mendorong inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,63 persen. Sementara kelompok transportasi mencatat inflasi 4,29 persen, terutama akibat tarif angkutan udara yang masih dipengaruhi tingginya harga avtur.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, mengatakan kondisi inflasi daerah masih berada dalam level yang terkendali berkat sinergi Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
"Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan seluruh anggota TPID terus berkomitmen menjaga inflasi agar tetap berada dalam sasaran inflasi nasional," katanya.
Sebagai langkah pengendalian, TPID Bangka Belitung telah menggelar High Level Meeting (HLM) pada 15 Juli 2026 yang menghasilkan 11 kesepakatan strategis. Program tersebut mencakup operasi pasar murah, penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan distribusi pangan, pengembangan sistem peringatan dini inflasi, hingga hilirisasi komoditas pangan.
"Bank Indonesia juga memfasilitasi kerja sama antardaerah antara Kabupaten Belitung Timur dan Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat distribusi bahan pangan," ujarnya.
Selain itu, bersama pemerintah daerah telah dilaksanakan 65 kali Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah guna menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat.
"Tantangan pengendalian inflasi ke depan masih dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, serta perubahan iklim yang berdampak pada produksi pangan. Karena itu, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah akan terus memperkuat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif agar inflasi tetap terjaga," tuturnya.
Editor : Haryanto