MenPANRB Pikirkan Sanksi Bagi Instansi yang Merekrut Tenaga Honorer

JAKARTA, lintasbabel.id - Kabar tentang tenaga honorer di pemerintahan masih hangat untuk diperbincangkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo, bahkan mengaku khawatir dengan masih adanya rekrutmen tenaga honorer oleh pemerintah daerah. Padahal sebenarnya sejak tahun 2005, instansi pemerintah sudah dilarang merekrut tenaga honorer.

Dimana pada pasal 8 PP No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Baca Juga

Tak Mampu Bayar Gaji, Rekrutmen PPPK di Bangka Barat Dipangkas dari 1.290 jadi 100 Formasi

Tjahjo menilai perlu ada kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang merekrut tenaga honorer. 

"Adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Hal ini juga membuat pemasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini. Oleh karenanya, diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer,” katanya dikutip dari siaran pers Humas KemenPANRB, Selasa (18/1/2022).

Editor : Muri Setiawan