Terkait Kasus Dugaan Korupsi, Amri Cahyadi akan Penuhi Panggilan Kejati Babel

Dia menuturkan, kasus ini bukan suap atau gratifikasi maupun kegiatan proyek, akan tetapi ini berkaitan dengan tunjangan transportasi yang menjadi komponen gaji setiap awal bulan yang ditransfer bendahara. Bukan berdasarkan pengajuan seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). 

Baca Juga

Amri Cahyadi Dipanggil Penyidik Kejati Sebagai Saksi Dugaan Tipikor Tunjangan Transportasi DPRD

"Tetapi ada keyakinan bendahara atau PPK atas hak keuangan dan administrasi kami sesuai aturan hukum yang ada, kami diperbolehkan menerima tunjangan transportasi dan kendaraan dinas. Perlu kami luruskan bahwa kendaraan dinas jabatan sudah kami kembalikan pada Oktober 2017 setelah menerima surat permintaan pengembalian oleh Pejabat Pengguna Barang ," ujarnya. 

"Dan permintaan pengembalian tersebut tidak hanya kepada unsur pimpinan namun juga kepada semua anggota DPRD, melalui surat yang sama. Sehingga menurut kami tidak ada dobel anggaran, pun pada periode 2019-2024 sejak dilantik kami tidak pernah menerima mobil jabatan dan langsung mentransfer gaji salah satunya tunjangan transportasi,” katanya lagi. 

Ia menambahkan, dia akan menghormati proses hukum ini dengan koperatif, tidak akan lari ataupun menghilangkan barang bukti. Serta akan hadir dan siap dengan konsekuensi hukum lainnya. 

Baca Juga

Nama Melati Erzadi Mencuat ke Publik, Bakal Mengisi Posisi Wakil Bupati Bangka Tengah?

"Inilah bagian dari risiko pekerjaan selaku politisi yang dikelilingi-kelilingi oleh kompetitor yang bisa jadi menghalalkan segala cara untuk menghabisi lawannya," katanya. 

Editor : Muri Setiawan