Aksi di Depan Kantor DPRD Babel, HMI Babel Raya: Pemerintah Gagal Melindungi Rakyat

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan saat ini, di momentum 22 tahun Provinsi Babel, angka stunting yang tinggi terjadi di berbagai daerah di Babel. 

Aksi unjuk rasa HMI Cabang Babel Raya di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Senin (21/11/2022). Foto: Lintasbabel.iNews.id/ Irwan Setiawan.

Baca Juga

Unstopable KOHATI dalam Katalisator Kebangsaan

"Angka Stunting tinggi harus segera diperhatikan, karena pertubuhan anak menentukan kemajuan Bangka Belitung kedepan," ujarnya. 

Nota Kesepahaman 

Merespon hari jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta menanggapi beberapa persoalan yang terjadi, dengan adanya semangat untuk mewujudkan narasi rakyat berdaulat, maka melalui nota kesepemahan ini, beberapa point yang harus difokuskan pemerintah daerah sebagai berikut: 

Baca Juga

Peringatan HUT ke-77 Bhayangkara di Mata HMI Babel Raya: Euforia dan Foya-Foya

1. Meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Bangka Belitung, serta meningkatkan kompetensi tenaga pengajar dan tenaga kesehatan secara komprehensif. 

2. Meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk melaksanakan evaluasi dan merekomendasikan pencabutan terhadap pemilik kosensi lahan HGU kelapa sawit dan HTI di wilayah Babel. 

3. Meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi, serta memberikan sanksi tegas terhadap pemilik IUP timah yang tidak menjalankan kewajibannya, sebagaimana yang dimaksudkan didalam perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga

Masa Lalu dan Masa Kini: Kurang Puaskah Kanda Berkader?

4. Mendesak pemerintah untuk melakukan Social Mapping dengan serius, dan menjalankan reklamasi pasca tambang sebagai upaya pemulihan kerusakan lingkungan.

Aksi unjuk rasa HMI Cabang Babel Raya di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Senin (21/11/2022). Foto: Lintasbabel.iNews.id/ Irwan Setiawan.

Editor : Muri Setiawan