KPK Ingatkan Obstruction of Justice dan Ancam Pidanakan Kuasa Hukum Lukas Enembe

JAKARTA, lintasbabel.id - KPK mengingatkan pasal di KUHP tentang obstruction of justice kepada kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe. KPK juga mengancam akan mempidanakan mereka jika terbukti menghalang-halangi proses penyidikan. 

Seperti diketahui, Lukas Enembe sudah 2 kali mangkir tidak memenuhi panggilan pemeriksa KPK atas kasus dugaan suap yang menjeratnya.

Baca Juga

PPATK Blokir Rekening Pemprov Papua Senilai Rp1,5 Triliun

Pertama, pada 12 September 2022. Kedua, Lukas kembali tak hadir pada hari ini, dengan alasan sedang sakit jadi tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

"KPK pun tidak segan untuk mengenakan pasal 221 KUHP atau pun pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 kepada para pihak yang diduga menghalang-halangi suatu proses hukum," jelas Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (26/9/2022).

Kuasa hukum Lukas diminta menajdi perantara yang baik. Bukan sebaliknya. 

Baca Juga

Ditunjuk Jadi Plh Gubernur Papua, Segini Total Kekayaan Sekda Ridwan Rumasukun

"KPK berharap peran kuasa hukum seharusnya bisa menjadi perantara yang baik agar proses penanganan perkara berjalan efektif dan efisien. Bukan justru menyampaikan pernyataan yang tidak didukung fakta sehingga bisa masuk dalam kriteria menghambat atau merintangi proses penyidikan yang KPK tengah lakukan," ujarnya.

Ali mengingatkan pihak-pihak yang berperkara di KPK juga pernah berupaya menghindari pemeriksaan dengan alasan sakit. Hal itu ditengarai karena arahan dari kuasa hukum dan status sakitnya dipalsukan tim medis.

"Masyarakat tentu masih ingat, berbagai modus para pihak yang berperkara di KPK, yang berupaya menghindari pemeriksaan KPK dengan dalih kondisi kesehatan, yang justru difasilitasi oleh kuasa hukum atau pun tim medisnya," kata Ali.

Baca Juga

Kemendagri Tunjuk Sekda Ridwan Rumasukun Sebagai Plh Gubernur Papua Gantikan Lukas Enembe

Sebelumnya, tim kuasa hukum Lukas Enembe sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (23/9/2022). Tim kuasa hukum datang membawa dokter pribadi Lukas Enembe.

Kedatangan tim kuasa hukum dan dokter pribadi itu untuk meminta penundaan pemeriksaan Lukas Enembe. Kuasa hukum mengklaim kondisi kesehatan Lukas tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan pada hari ini.

"Beliau itu sudah sakit lama, makin buruk situasinya sekarang ini," kata dokter pribadi Lukas, Anton Monte, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2022).

Baca Juga

Gubernur Papua Resmi Ditahan KPK

Editor : Muri Setiawan