"Ntah itu pola kerjasama dengan PT timah atau seperti apa, jadi kita berharap kepada pemerintah pusat tata kelola tentang pertimahan harus jelas, tertib sudah sekarang ini, ya buatlah kebijakan yang memang pro kepada penambang," katanya.
Disampaikan Samsir, sejauh ini belum ada kebijakan yang pasti dan ia berharap ada keluasan dari PT Timah membantu masyarakat dalam mengelola pertambangan.
"Karena sampai saat ini, terus terang kita belum melihat pemerintah pusat, kemudian PT timah membuat suatu pola, mereka berbicara masalah tata kelola pertimahan, tapi sampai saat ini kita belum melihat kejelasan, tata kelola seperti apa yang diinginkan pemerintah pusat, naah itu yang dinantikan masyarakat," ujarnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
