BANGKA BARAT, Lintasbabel.iNews.id -- Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bangka Barat (Babar), Samsir memberikan kritikan keras kepada pemerintah terkait pengelolaan pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Menurut Samsir, pemerintah jangan hanya melakukan penertiban tambang dan timah ilegal, tanpa adanya solusi untuk pengelolaan selanjutnya.
"Kami berharap dengan adanya pemerintah melakukan penertiban, itu harus secepat mungkin dibarengi dengan solusi dan kemudahan untuk masyarakat melakukan penambangan," ucapnya, Senin (3/11/2025).
Samsir mengatakan, pengelolaan pertimahan yang pro masyarakat harus segera dilakukan, karena saat ini masyarakat masih menunggu dan diketahui mayoritas mata pencarian adalah tambang timah.
"Ntah itu pola kerjasama dengan PT timah atau seperti apa, jadi kita berharap kepada pemerintah pusat tata kelola tentang pertimahan harus jelas, tertib sudah sekarang ini, ya buatlah kebijakan yang memang pro kepada penambang," katanya.
Disampaikan Samsir, sejauh ini belum ada kebijakan yang pasti dan ia berharap ada keluasan dari PT Timah membantu masyarakat dalam mengelola pertambangan.
"Karena sampai saat ini, terus terang kita belum melihat pemerintah pusat, kemudian PT timah membuat suatu pola, mereka berbicara masalah tata kelola pertimahan, tapi sampai saat ini kita belum melihat kejelasan, tata kelola seperti apa yang diinginkan pemerintah pusat, naah itu yang dinantikan masyarakat," ujarnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
