JAKARTA, Lintasbabel.iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya. Niatan tersebut disampaikan langsung ke pada Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Keduanya bertemu empat mata tersebut, berlangsung di tengah polemik ijazah Gibran menyusul dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi.
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan keinginan untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden. Hal itu berkaitan dengan dinamika yang berkembang setelah adanya keputusan MK dan MA mengenai polemik ijazahnya.
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” katanya.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Dia menegaskan, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” ujarnya.
Prasetyo menjelaskan, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.
“Nah namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” katanya.
Editor : Haryanto
Artikel Terkait
