OPINI Oleh: Windi Agustin, Mahasiswi Jurusan Hukum, Universitas Bangka Belitung (UBB).
PENAMBANGAN ilegal di pulau Bangka menjadi salah satu persoalan serius yang menimbulkan dilema dikalangan penegak hukum. Disatu sisi, aparat dituntut untuk menegakkan aturan dan melindungi lingkungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan illegal atau aktivitas tambang tanpa izin. Namun disisi lain, banyak pelaku tambang berasal dari Masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Kondisi menempatkan penegak hukum dalam posisi sulit antara menjalankan hukum secara tegas atau mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat.
Realita di lapangan menunjukkan bahwa penegakkan hukum terhadap tambang illegal tidak selalu berjalan efektif. Terkadang, penegakkan dilakukan hanya sebatas formalitas tanpa menyentuh akar masalah. Ada pula dugaan keterlibatan oknum aparat atau pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut. Hal ini memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga dalam mengatasi penambangan illegal di Bangka.
Dilema penegak hukum terhadap penambangan ilegal di Pulau Bangka sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kerumitan hubungan antara kebutuhan ekonomi masyarakat, kekuatan modal, dan kelemahan regulasi. Di banyak wilayah, aparat berada di posisi sulit karena mereka harus menjaga wibawa hukum, namun pada saat yang sama berhadapan dengan realitas hidup warga yang sangat bergantung pada tambang timah sebagai sumber penghasilan. Ketika pilihan di lapangan adalah menindak tegas atau membiarkan masyarakat kehilangan mata pencaharian, penegakan hukum menjadi persoalan moral dan sosial, bukan sekadar soal legalitas. Kompleksitas ini semakin diperparah oleh adanya aktor-aktor ekonomi yang memiliki pengaruh besar dan mampu memanfaatkan celah hukum, sehingga aparat kerap menghadapi tekanan dari berbagai arah, baik dari masyarakat bawah maupun dari pemodal yang berkepentingan.
Dilema ini sebenarnya dapat diatasi apabila pemerintah dan penegak hukum tidak hanya fokus pada penindakkan, tetapi juga pada solusi jangka panjang seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penataan izin tambang secara transparan. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi namun tetap tegas, penegakkan hukum tidak lagi menjadi dilema, melainkan jalan menuju keadilan dan kelestarian lingkungan di Pulau Bangka.
Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi, ketidaktegasan kebijakan pemerintah daerah, dan potensi intervensi politik membuat penindakan menjadi tidak konsisten. Ada wilayah yang ditindak keras, sementara wilayah lain dibiarkan berjalan selama bertahun-tahun, menciptakan kesan tebang pilih yang menggerus kepercayaan publik. Dalam situasi seperti ini, penegak hukum sering menjadi pihak yang disalahkan, padahal mereka bekerja di tengah struktur kebijakan yang tidak solid dan sering berubah-ubah. Akibatnya, penegakan hukum terhadap penambangan ilegal di Bangka sering terjebak dalam siklus ditindak, berhenti sementara, tetapi kemudian muncul kembali karena akar persoalannya tidak disentuh.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
