Salah satu KIP yang beroperasi di perairan Bembang, Bangka Barat
"Tentu ini sangat miris. Karena dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan di perairan kita bukan saat ini saja, tapi juga ke depan. Sedangkan kita tahu bahwa 80 persen profesi masyarakat kita adalah nelayan," ucapnya, Senin (2/6/2025).
Peristiwa perusakan lingkungan oleh aktivitas KIP tersebut, harus segera ditangani dengan serius, lantaran banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut di perairan tersebut.
"Jadi mata pencaharian masyarakat di sini ialah dari hasil laut. Walaupun mungkin ada yang punya kebun, cuma sembari menunggu hasil panen, untuk hidup dari laut semua. Kalau tercemar, bagaimana masyarakat yang hidupnya bergantung hanya dari laut," ujarnya.
Amin tahu persis karakteristik warga di desanya itu. Bukan kekayaan yang dicari masyarakat setempat melainkan untuk menyambung hidup dari hasil laut. Memenuhi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak-anak mereka untuk kehidupan yang lebih baik.
"Kalau laut desa tercemar, ini fatal yang akan terjadi. Tentu ya mematikan mata pencaharian warga kami kalau limbah dari kapal tidak dihentikan. Saya selaku anggota DPRD Babar akan membahas ini di kantor bersama nelayan, akan kita gelar RDP dalam waktu dekat," ujarnya.
Amin mengatakan, akan terus mengawal persoalan tersebut ke pemerintah tingkat provinsi yang memiliki wewenang terkait pertambangan timah.
"Karena surat usulan RDP sudah masuk ke kita kemarin. Surat dari desa juga sudah diteruskan ke DPRD Babel. Jadi nanti saya akan ikut mendampingi ke provinsi. Karena memang kewenangan tambang dan laut sudah di provinsi juga, jadi ini tepat," katanya.
Amin berharap, pejabat dan pihak-pihak berwenang mengambil langkah cepat menghentikan operasi KIP tersebut. Sampai persoalan yang menjadi keluhan nelayan Airnyatoh ini bisa ditampung dan dicarikan solusi agar tidak ada pihak yang dirugikan.
"Yang jelas dalam waktu dekat, ya akan kita RDP dulu di tingkat kabupaten di DPRD Babar. Nanti juga akan kami panggil dinas-dinas terkait, setidaknya bisa sama-sama mencari solusi agar kepentingan negara dan nelayan dapat ditampung, direalisasikan," katanya.
Editor : Agus Wahyu Suprihartanto
Artikel Terkait
