JAKARTA, Lintasbabel.iNews.id – Bupati Belitung Timur (Beltim), Burhanudin (Aan) ngotot memperjuangkan kesamaan hak bagi pegawai honorer yang tamatan SMA untuk bisa memiliki formasi atau peluang agar bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal tersebut terlihat, saat sesi tanya jawab dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2023, di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (3/8/2023). Dimana Bupati Beltim mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat terkait dengan nasib honorer yang lulusan SMA.
“Contohnya di Satpol PP kita ini rata-rata lulusan SMA, kedua Tenaga TU juga tamatan SMA, sementara yang dibutuhkan tamatan S1, oleh karena itu kita ingin yang lulusan SMA ini juga bisa diperhatikan oleh pemerintah pusat,” ujar Aan.
Menurutnya pengabdian bertahun-tahun pegawai honorer yang hanya lulusan SMA, haruslah diapresiasi dengan memberikannya hak yang sama agar mereka bisa mengikuti seleksi PPPK sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
“Mereka ini memiliki hak yang sama, untuk menerima hak yang sama tersebut sebagai tenaga PPPK, sebagaimana mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun di daerah kita,” tuturnya.
Dalam kegiatan rakor tersebut ada beberapa pembahasan. Pertama berkaitan dengan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Kedua, penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri PANRB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah tahun anggaran 2023. Ketiga, uji publik terkait Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
Dalam berbagai pembahasan tersebut, Aan berharap pemerintah pusat agar betul-betul memperhatikan kebutuhan masing-masing daerah secara langsung.
“Intinya kita berharap pemerintah pusat untuk lebih serius lagi untuk memperhatikan kebutuhan real yang ada di daerah masing-masing di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Rakor tersebut dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang dihadiri oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim; serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dan 524 daerah kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
