PANGKALPINANG, lintasbabel.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Babel, Selasa (6/9/2022) siang, Aksi ini buntut dari kebijakan Presiden Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu.
Ketua GMNI Babel, Ahmad Subhan Hafiz mengatakan, kenaikan harga BBM dapat menjadikan inflasi di Babel semakin tajam.
"Kami menilai kenaikan harga BBM ini menjadikan inflasi semangkin tajam, daya beli masyarakat tertekan," jelasnya.
Menurtunya, sejauh ini kebutuhan BBM bersubsidi di Babel cukup tinggi karena banyaknya aktifitas tambang, dan ini sangat berdampak di masyarakat.
"Kelangkaan BBM sudah terjadi di daerah Bangka Belitung sendiri, dan harga eceran juga sangat melonjak tinggi, ini sangat tidak terjangkau di masyarakat kecil, dan ini kemudian mejadi titik persoalan," ujarnya.
Ia juga menilai pemerintah tidak punya empati menaikkan harga BBM pasca masyarakat mengahadapi covid 19.
"Pemerintah tidak punya empati, ekonomi belum pulih tetapi sudah ditambah beban kembali dengan naiknya tarif BBM bersubsidi," tuturnya.
Selain melakukan aksi terkait penolakan BBM Bersubsidi, GMNI Babel juga meminta presiden untuk mengevaluasi kinerja BPH Migas.
"GMNI meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi BPH Migas, kami menggap lembaga negara ini super power di bidang migas sendiri, dan BPH migas berfungsi menata mengelola dan mengawasi distribusi BBM, kami menuntut presiden mengevaluasi lembaga tersebut," tuturnya.
Berikut 4 tuntutan yang disampaikan GMNI Babel kepada DPRD Provinsi Kepulauan Babel:
1. Menolak kenaikan harga BBM bersubsidi
2. Menuntut pemerintah pusat mengevaluasi kinerja BPH migas
3. Menuntut pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap distribusi dan kunsumsi BBM bersubsidi
4. Mendesak pemerintah daerah menyatakan sikap, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
