Serapan Anggaran Penanganan Covid 19 di Babel Baru 30 Persen

PANGKALPINANG, lintasbabel.id - Penyerapan anggaran di pemerintah daerah se Bangka Belitung, terkait penanganan Covid 19 dinilai masih rendah. Rata-rata serapan anggaran tersebut, baru pada kisaran 30 persen. Kendala yang dialami pemerintah daerah, adalah soal aturan yang membatasi kewenangan pemda, untuk melakukan kegiatan-kegiatan khusus (belanja) peralatan Covid 19.

"Anggaran banyak, dari kabupaten/kota, bahkan penyerapan anggaran paling tinggi 30 persen. Bukan mereka (pemda) tidak bisa membelanjakan itu, tapi ada regulasi yang mengatur tentang itu. Misal kabupaten/kota tidak bisa beli vaksin langsung karena tidak ada kewenangan untuk itu. Padahal mereka bisa melakukan itu, kalau bisa, tapi ini kan tidak bisa," ujar Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Realisasi Anggaran Covid 19 di gedung DPRD Babel, Jumat (6/8/2021).

Baca Juga

Kantor Baru Cabdin Pendidikan Wilayah IV Segera Dibangun di Babar, Disiapkan Anggaran Rp3,2 Miliar

Dikatakan Herman, pihaknya meminta agar pemerintah pusat dapat memenuhi kebutuhan vaksin di Babel.

"Posisinya begini, duit itu sudah kita anggarkan sesuai kebutuhan mereka, penyerapan anggaran 30%. Misalnya vaksin dianggarkan 100 miliar, baru dibelanjakan 30 miliar. Kan ada aturannya, gak bisa sembarangan belanja," tuturnya.

Berdasarkan usulan dan pantauan DPRD Babel dalam tugas budgeting, kontroling dan legislasi, dikatakan Herman bahwa Babel saat ini sudah memiliki Perda nomor 10 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru, tata cara penanganan covid 19 di Babel, refokusing anggaran dan pengawasan. Namun, dari hasil evaluasi saat ini, penyebaran mata rantai Covid 19 masih tinggi.

Baca Juga

Pemkab Bangka Tengah Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD 2023

"Dari apa yang sudah kita lakukan, kita melihat penyebaran mata rantai Covid 19 di Babel semakin hari semakin meningkat. Kita prihatin, kita mengajak seluruh stakeholder atau OPD yang ditugaskan khusus menangani itu, seperti Dinkes, BPBD, Dinsos, kita lakukan RDP. Kita dengarkan kehuhan masukan mereka, apa penyebab penyebaran covid tinggi," ujarnya.

Dari masukan dan saran tersebut, kata Herman, untuk wilayah Babel masih banyak kekurangan vaksin.

"Sementara Vaksinaser kita sudah siap, tapi vaksin kita gak ada. Ternyata vaksin itu dari pusat loadingnya. Mari bersama-sama mengejar agar vaksin itu bisa sampai ke Babel sesuai kebutuhannya. Kerjasama yang baik antara legislatif provinsi, kabupaten/kota, eksekutif provinsi kabupaten/kota," kata Herman.

Baca Juga

Bawaslu Lakukan Pembinaan Giat Perencanaan Anggaran Tahapan Pemilu 2024

Selain anggaran dan vaksin, rapat juga menyoroti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap Covid 19.

"Bahwa hari ini kesadaran masyaarakat kita masih kurang tentang Covid. Oleh karena itu kami menyarankan agar pada pelaksanaan kegiatan jangan bosan-bosan melakukan sosialisasi kembali. Mungkin sosialisasi yang telah lalu masyarakat sudah lupa, atau cara penyampaiannya salah. Dimulai dari bawah, RT, RW terus ke Desa. Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, ustadz-ustadzah, ikut melakukan sosialisasi itu. Ingat, masyarakat desa taat pada pemimpin mereka. Oleh karena itu, kita sarankan mulai dari itu lagi," ungkapnya.

Terkait banyaknya masyarakat yang terpapar Covid 19 memilih isolasi mandiri, Herman mengatakan bahwa dalam rapat dari forkopimda, melihat dari laporan dan kejadian yang ada, para isoter memang lebih enjoy isoman mandiri di rumah, namun ada yang tidak sesuai prokes.

Baca Juga

KONI Bangka Barat Ajukan Anggaran Rp12 Miliar, BPKAD Tinjau Ulang

"Misal, dia isoman tapi masih makan bersama-sama, mandi di tempat bersama, makan di meja bersama. Kekhawatiran kita mereka ini dapat menularkan ke istri, anak. Bahkan dia bisa belanja ke toko. Forkopimda minta isoter silahkan isoman, tapi dengan prokes yang cukup. Kami juga minta agar keluarga yang isoter itu, ketika provinsi ada anggaran bisa bantu. Bapaknya isoter, anak dan istrinya gimana?. Peran pemerintah disitu harus hadir," ujarnya.

"Mari kita bersama-sama mulai dari tingkat atas, kayak kami-kami ini, mulai dari pejabat, gubernur, bupati walikota menjadi contoh bagaimana mengikuti prokes. Masyarakat juga mohon untuk bisa mengikuti itu. Terlepas beda pandangan tentang Covid, yakinlah Covid itu ada, Covid itu berbahaya, mohon dengan sangat ikuti pemerintah," imbuhnya.

Editor : Muri Setiawan