Dugaan Korupsi Tata Niaga Timah, Kejagung Tahan Eks Dirut PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani

Lebih lanjut Ketut menjelaskan, untuk melegalkan kegiatan perusahaan-perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk. menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah. Dimana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AW.

Baca Juga

5 Smelter Timah yang Disita Kejagung Masih Tetap Beroperasi

Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW juga mengakomodir penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. 

"Nantinya, mineral bijih timah yang diperoleh dikirimkan ke smelter milik tersangka SG alias AW. Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungannya melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT Asabri dan Duta Palma. Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan, akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," ujarnya.

Pasal yang disangkakan kepada kelima tersangka adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

Editor : Muri Setiawan