WALHI: Pertambangan Timah, dari Kematian Hingga Krisis Iklim

Menurut Walhi Kepulauan Bangka Belitung, ada pun yang harus dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung yakni melakukan review terhadap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) perusahaan tambang, AMDAL, mencabut IUP yang diterbitkan di wilayah kelola rakyat, Moratorium izin, reklamasi dan pasca tambang.

"Selain itu, negara harus mengakui dan melindungi ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat adat bersama pengetahuan lokalnya yang arif dan lestari terhadap alam.  Pengakuan dan perlindungan tersebut mutlak dilakukan untuk  keberlanjutan lingkungan dan keadilan ekologis," kata Jessix.

Baca Juga

Tolak PP 26 Tahun 2023, Walhi Babel: Bukan Solusi, Tapi Ancaman Bencana Ekologis

Editor : Muri Setiawan