Resmi! Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden kepada MPR

JAKARTA, Lintasbabel.iNews.id - Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden (wapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Surat itu diserahkan saat Gibran bertemu Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah pimpinan MPR lainnya.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit, dalam pertemuan tersebut Mas Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca Juga

Gibran Masuk Nominasi Pria Tertampan Dunia 2026, Bersaing dengan Jungkook BTS!

Pengunduran diri Gibran dari jabatan wapres sebelumnya dibenarkan mantan Menteri Koperasi sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.

"Betul," ujar Budi Arie saat dikonfirmasi mengenai kabar mundurnya Gibran, Rabu (11/11/2026).

Sebelumnya, Gibran mengaku tidak ingin polemik terkait dokumen pendidikannya menjadi persoalan berkepanjangan. Meski sudah menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatannya, dia menegaskan akan memperjuangkan keabsahan dokumen tersebut melalui jalur hukum di PTUN.

Baca Juga

Kabar Pengunduran Diri Gibran Kian Menguat, Isyarat Perpisahan Terlihat di Istana Wapres

Gibran mengungkapkan hal itu setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam pertemuan tersebut, dia mengaku mendapat banyak saran dan masukan dari Prabowo, termasuk agar tetap berjuang melalui proses hukum di PTUN.

"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran kepada wartawan.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut salah satunya membahas niat Gibran untuk mundur di tengah dinamika hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikannya.

Editor: Haryanto