Jika Gibran Mundur, Prabowo Tak Bisa Langsung Tunjuk Pengganti! Begini Mekanismenya Menurut UUD 1945

JAKARTA, LintasBabel.iNews.id – Niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya mendampingi Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengisian kursi Wakil Presiden jika pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi.

Lantas, apakah Presiden Prabowo bisa langsung menunjuk pengganti Gibran? Ataukah harus melalui proses pemilihan di parlemen?

Konstitusi telah mengatur mekanisme tersebut melalui Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam ketentuan itu disebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Sidang pemilihan tersebut harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Artinya, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dan jabatannya dinyatakan kosong, Prabowo tidak bisa langsung menunjuk satu orang untuk menggantikannya.

Presiden harus mengajukan dua nama calon kepada MPR, sedangkan keputusan akhir berada di tangan lembaga tersebut.

Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo

Wacana penggantian Wakil Presiden ini mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo setelah pertemuan Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Menurut Prasetyo, pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyampaikan niat mundur menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ujar Prasetyo.

Namun, Istana meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut.

Prasetyo mengatakan, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hingga saat ini, penyampaian niat tersebut belum berarti pengunduran diri telah resmi berlaku dan menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Presiden Ajukan 2 Nama

Mekanisme penggantian Wakil Presiden diatur lebih terperinci dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 46.

Dalam aturan tersebut, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilakukan apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan.

Pertama, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden.

Kedua, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR. Usulan tersebut harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.

Ketiga, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum pemilihan dilakukan.

Keempat, MPR melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden.

Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.

Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon tersebut.

Apakah Wapres Pengganti Harus dari Parpol?

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tidak secara khusus menyebutkan bahwa calon pengganti Wakil Presiden harus berasal dari partai politik tertentu.

Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama kepada MPR dengan tetap memperhatikan persyaratan konstitusional untuk jabatan Wakil Presiden.

Karena itu, secara mekanisme, peluang pengisian jabatan tidak secara otomatis dibatasi hanya kepada partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.

Meski demikian, proses pengajuan dua nama tersebut tentu berpotensi menjadi perhatian partai-partai politik di parlemen.

Sebab, MPR yang memiliki kewenangan memilih akan menentukan siapa yang nantinya mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan pemerintahan 2024-2029.

Berbeda dengan Mekanisme Pemakzulan

Pengunduran diri Wakil Presiden juga perlu dibedakan dari proses pemakzulan atau pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan konstitusi.

Sementara itu, apabila Wakil Presiden mengundurkan diri dan jabatan tersebut mengalami kekosongan, pengisian posisi penggantinya mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Dengan demikian, pengunduran diri tidak otomatis harus melewati mekanisme pemakzulan.

Niat Gibran untuk mundur kini menjadi perhatian karena muncul di tengah dinamika politik dan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan yang menjadi sorotan.

Di satu sisi, Gibran disebut telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo. Namun, di sisi lain, ia juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui jalur hukum.

Kepastian mengenai langkah selanjutnya masih ditunggu publik.

Jika pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi dan menyebabkan kekosongan jabatan, mekanisme konstitusional akan menentukan proses pengisian kursi Wakil Presiden.

Pertanyaan berikutnya adalah siapa dua nama yang akan diajukan Prabowo kepada MPR dan siapa yang akhirnya dipilih untuk mendampingi Presiden hingga 2029.

Editor: Muri Setiawan