Revisi Zonasi RZWP3K Ditunda, IKT Minta Karyawan PT Timah Dilibatkan dalam Pembahasan Ulang

PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id – Ikatan Karyawan Timah (IKT) meminta DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan perwakilan karyawan serta pekerja PT Timah (Persero) Tbk dalam pembahasan ulang revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Permintaan tersebut disampaikan menyusul keputusan DPRD dan Pemprov Babel menunda pengesahan revisi regulasi tersebut. IKT menilai, perubahan zonasi wilayah pesisir perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap ribuan pekerja PT Timah beserta keluarga mereka.

Baca Juga

Upacara Hari Pahlawan 2026, PT Timah Ajak Karyawan Teladani Semangat Perjuangan

Ketua Umum IKT, Riki Febriansyah, mengatakan keberadaan PT Timah tidak hanya berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Bangka Belitung.

Menurutnya, karyawan, pekerja alih daya, hingga masyarakat yang terlibat dalam rantai usaha pertambangan memiliki ketergantungan terhadap keberlangsungan operasional perusahaan, khususnya kegiatan pertambangan yang legal.

"Pada pembahasan ulang nanti, kami meminta suara karyawan dan pekerja ikut didengar. Ada ribuan karyawan dan pekerja beserta keluarganya yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan pertambangan yang sah atau legal. Jika ada perubahan zonasi, harus disiapkan skema transisi yang adil agar tidak ada yang kehilangan mata pencaharian secara mendadak," kata Riki, Selasa (10/11/2026). 

Baca Juga

PPBI Pangkalpinang Sumbang 10 Bonsai untuk Percantik Taman Bukit Baru PT Timah

Selain dampak terhadap tenaga kerja, IKT juga menyoroti pentingnya kepastian hukum terhadap wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang telah memiliki legalitas dan memenuhi ketentuan perizinan.

Riki menjelaskan, penetapan wilayah IUP PT Timah telah melalui proses panjang sesuai peraturan perundang-undangan. Proses tersebut meliputi pengusulan, kajian, pemenuhan persyaratan, hingga penerbitan izin oleh pemerintah.

Karena itu, menurutnya, setiap perubahan terhadap wilayah IUP eksisting harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan aspek legalitas, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta status kawasan.

Editor: Haryanto