Ini Catatan dari Mendagri atas Kinerja Penjabat Kepala Daerah

Dalam kesempatan ini, Mendagri Tito Karnavian juga menekankan kembali arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 terutama tentang pengendalian inflasi, penurunan tingkat kemiskinan ekstrem, stunting, dan pengelolaan dana APBD.

Hasil evaluasi kemudian disampaikan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Tomsi Tohir, bahwa dari penilaian provinsi, dari 7 provinsi yang dikepalai oleh Pj Gubernur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memiliki satu indikator rendah, yaitu Belanja 81,31 di bawah rata-rata nasional 87,63.

Baca Juga

Maya Krista Sidabutar Dilantik jadi Pj Ketua TP PKK Provinsi Babel

Sedangkan untuk kriteria lain yaitu Pendapatan Rata-Rata Nasional, Belanja Rata-Rata Nasional, Inflasi, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, Stunting, Realisasi P3DN, dan Pengangguran, Bangka Belitung tidak termasuk dalam kategori rendah dibanding daerah-daerah lainnya.

"Kepada rekan-rekan Penjabat Daerah, hasil penilaian atau evaluasi ini bisa dijadikan pijakan atau perhatian khusus untuk melangkah di tahun 2023 ini," ungkapnya.

Hasil evaluasi ini juga akan menjadi masukan bagi Kemendagri dalam memutuskan apakah perlu penggantian atau perpanjangan penjabat daerah, baik sebelum satu tahun atau mungkin setelah satu tahun, digantikan dengan orang yang berbeda, dengan pertimbangan kriteria lain bagi yang baru dilantik.

Baca Juga

Mendagri Lantik Suganda Pandapotan Pasaribu sebagai Pj Gubernur Babel

Editor : Muri Setiawan