Dari sisi hukum, Guru Besar Ilmu Hukum Pertambangan, Prof. Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa seluruh tata kelola ini dipagari regulasi berlapis, mulai dari Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Daerah (Perda), hingga UU Nomor 03 Tahun 2026. Baik pengusul perorangan maupun koperasi wajib memenuhi seluruh hak, kewajiban, serta persyaratan teknis yang ditetapkan.
"Sudah jelas ada batasan-batasan dan luasan, maksimal 5 hektar untuk perorangan dan 10 hektar untuk koperasi, termasuk jangka waktu dan kepatuhan terhadap kaidah penambangan yang baik, pengelolaan lingkungan, hingga kewajiban reklamasi," ujar Prof. Dwi.
Ia menekankan bahwa terbitnya izin tidak menggugurkan tanggung jawab Pemprov Babel dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan melalui inspektur tambang serta pejabat pengawas. Tanpa pengawasan yang konkret, IPR justru berisiko disalahgunakan: mulai dari menambang di luar blok izin, menyelundupkan hasil tambang resmi ke jalur gelap, penggunaan bahan peledak terlarang, hingga manipulasi laporan produksi.
"Tantangan IPR ke depan adalah memastikan pembinaan dan pengawasan benar-benar berjalan, serta menjamin asal-usul dan aliran timah dari IPR melewati tata kelola yang sah agar berkontribusi bagi ekonomi daerah. Jangan sampai kita terlalu euforia menerbitkan izin, tetapi longgar dalam pengawasan," tegasnya.
Terkait aspek ekologis, Prof. Dwi mengingatkan bahwa dalam Perda diatur kewajiban jaminan reklamasi (jamrek) sebesar 10 persen dari nilai penjualan yang disisihkan sementara dan akan dikembalikan apabila kewajiban reklamasi telah dituntaskan. Selain itu, Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan turunan harus memastikan standar peralatan kerja, daya dukung lingkungan, hingga kedalaman galian agar tidak mengancam keselamatan nyawa penambang.
Janji Keberpihakan Lokal dan Ujian Nyata di Desa Perlang
Di tengah peringatan keras para ahli mengenai beratnya kewajiban teknis dan hukum tersebut, pemerintah daerah mengklaim tengah menyiapkan perangkat regulasi agar IPR benar-benar berpihak kepada masyarakat setempat. Wakil Pimpinan I DPRD Babel, Eddy Iskandar, menyampaikan bahwa Pemprov Babel bersama DPRD Babel, dengan persetujuan Kementerian ESDM, merancang WPR dan IPR khusus untuk mengakomodir warga lokal di desa kawasan WPR serta koperasi setempat, bukan untuk korporasi besar.
"Ketika masyarakat melakukan aktivitas yang legal, pasti bisa meningkatkan ekonomi keluarganya dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung," kata Eddy. Menurutnya, peta wilayah telah diumumkan, terutama di Kabupaten Belitung Timur, sembari memfinalisasi Pergub, sedangkan di Pulau Bangka kawasan WPR berada di Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan yang datanya tengah disusun untuk disebarluaskan kepada warga.
Editor : Haryanto
Artikel Terkait
