Kekhawatiran pada paradoks cadangan dan pengawasan itu turut disorot pengamat pertambangan Bangka Belitung. Ia mencermati langkah Pemprov Babel yang pada 12 November 2026 mengumumkan 98 blok IPR di Wilayah Pertambangan Rakyat seluas 392 hektare, di mana hasilnya diarahkan melalui SK Gubernur kepada lima badan usaha pengolahan dan pemurnian bijih timah, yakni PT Timah, PT Mitra Stania Prima (MSP), PT Bangka Prima Tin, PT Premium Tin Indonesia, dan PT ATD Makmur Mandiri. Skema ini dinilai memiliki sisi positif karena pembeli sudah disiapkan dan IPR tidak dibebani royalti, melainkan hanya Iuran Pertambangan Rakyat (Ipera).
"Tentu ini bermanfaat bagi masyarakat karena secara legalitas mereka lebih tenang memiliki IPR resmi dari pemerintah. Dari sisi pembeli juga sudah ditunjuk perusahaan yang mampu menampung produksi timah mereka, sehingga tidak kesulitan dalam penjualan dan diharapkan berdampak pada ekonomi masyarakat," ujarnya.
Namun, di balik optimisme tersebut, sang pengamat membenarkan bahwa potensi mudaratnya justru bisa lebih besar apabila pengawasan tidak berjalan ketat. Lokasi-lokasi IPR yang diterbitkan ternyata banyak berupa lahan bekas tambang atau kolong-kolong tua yang deposit aluvialnya sudah menipis, sekaligus berhimpitan langsung dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Ketika lahan rakyat yang cadangannya tipis bersisian langsung dengan konsesi korporasi, penambang pemegang IPR sangat rawan tergoda menyeberang masuk ke wilayah IUP PT Timah di sebelahnya.
Mudarat lainnya adalah potensi praktik "penitipan" hasil tambang. Karena harga beli dalam skema IPR dipastikan lebih tinggi dibanding harga yang dipatok PT Timah, penambang dari luar blok IPR berpotensi berlomba-lomba menitipkan timahnya agar seolah-olah berasal dari wilayah IPR. Bahkan, kebijakan ini membuka celah legalitas pengiriman bijih timah dari Belitung ke Bangka.
"Selama ini seluruh bijih timah di Belitung masuk ke PT Timah. Namun dengan adanya IPR dan pengesahan empat smelter swasta dalam SK Gubernur, pengiriman bijih timah dari Belitung ke Bangka menjadi legal. Jika penambang luar ikut menitipkan barangnya dan tidak dikontrol ketat, capaian produksi PT Timah di Belitung dipastikan akan merosot," paparnya.
Semakin banyak IPR diterbitkan, semakin besar pula kebutuhan personel dan ketegasan pengawasan lapangan. Jika pemegang IPR justru menambang di luar titik izin dengan berlindung di balik legalitas IPR, kerusakan lingkungan akan meluas di luar kendali dan program reklamasi pemerintah daerah terancam lumpuh.
Editor : Haryanto
Artikel Terkait
