PANGKALPINANG, LintasBabel.iNews.id — Penasihat hukum Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) nonaktif, Hellyana, M. Zainul Arifin, menilai dua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan penggunaan ijazah palsu, tidak memiliki dasar akibat hukum yang nyata, baik secara administrasi maupun pidana.
Zainul menegaskan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dituduhkan kepada Hellyana tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana.
Dua dakwaan yang dimaksud berkaitan dengan dugaan penggunaan ijazah saat pendaftaran Pilkada Serentak 2024 serta penggunaan gelar akademik dalam surat dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2025.
Menurut Zainul, kedua perbuatan tersebut tidak menimbulkan akibat maupun dampak hukum secara nyata.
"Penggunaan ijazah pada saat pendaftaran Pilkada Serentak 2024 dan penggunaan gelar akademik pada surat dinas Babel tahun 2025 tidak menimbulkan akibat dan dampak hukum secara nyata, baik secara administrasi apalagi pidana. Sehingga perbuatan Hellyana tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana," tegas Zainul, pada sidang kasus dugaan ijazah palsu Hellyana di PN Pangkalpinang, Senin (16/11/2026).
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
