Timah di Tangan Siapa? Selembar Izin Hanya Akan Membebani Pundak Penambang

Haryanto
Timah di Tangan Siapa? Selembar Izin Hanya Akan Membebani Pundak Penambang. Foto : ist

PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id - Euforia terbitnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Negeri Serumpun Sebalai dirayakan sebagai jalan keluar atas konflik menahun yang menghimpit penambang kecil. Namun, di balik narasi besar "tambang untuk rakyat", terbentang empat jurang paradoks mendasar yang tidak bisa dijawab sekadar dengan seremoni penyerahan surat izin. 

Sebelum rakyat kembali menjadi korban di tanahnya sendiri, ada deretan pertanyaan menggigit yang menuntut kejujuran semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga barisan aktivis yang selama ini paling lantang berteriak atas nama keadilan ekologis dan pembelaan masyarakat sipil.

Empat Jurang Paradoks di Balik Euforia Legalitas

Pertama, soal standar ganda kepedulian lingkungan dan tanggung jawab pascatambang. Betul bahwa IPR ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat sebagai jalan keluar dari bayang-bayang razia. 

Namun, bagaimanakah jaminan kerusakan lingkungan pascatambang benar-benar bisa diatasi di lapangan? Ironisnya, selama ini ketika menyangkut korporasi pelat merah seperti PT Timah Tbk, yang notabene terikat kewajiban AMDAL, audit negara, dan dana reklamasi terukur, barisan koalisi masyarakat sipil seperti WALHI, Indonesia Corruption Watch (ICW), hingga berbagai kelompok nelayan seperti Perkumpulan Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam begitu militan menggugat perpanjangan izin usaha pertambangan ke meja Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas nama penyelamatan ekosistem laut dan ruang hidup pesisir. Lantas, ketika ribuan penambang rakyat mulai mengoperasikan mesin rajuk dan ponton secara sah lewat skema IPR di darat maupun di pesisir laut tanpa perangkat mitigasi lingkungan semapan korporasi, di manakah suara lantang WALHI, ICW, maupun Perkumpulan Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam? Akankah mereka turun langsung mendampingi dan membina para penambang rakyat sebagai wujud tanggung jawab lingkungan yang utuh, atau kepedulian ekologis di Bangka Belitung hanya tajam saat membidik korporasi negara, namun mendadak senyap dan permisif ketika kerusakan terjadi di atas nama tambang rakyat?

Kedua, soal ironi kesejahteraan dan sistem permodalan. IPR menjanjikan perbaikan ekonomi secara langsung bagi masyarakat kecil. Akan tetapi, bagaimanakah sistem permodalan awal yang dibutuhkan untuk memutar roda kerja mereka? Apakah Pemprov Babel sebagai pihak yang menerbitkan IPR akan terus mendampingi hingga ke akar persoalan, termasuk menghadirkan skema bantuan permodalan yang mudah diakses rakyat kecil? Jika negara hanya memberi selembar izin tanpa memberi akses modal, bukankah rakyat pada akhirnya tetap dipaksa bertekuk lutut pada pemodal gelap dan tengkulak yang sama?

Ketiga, soal kepastian cadangan di atas lahan sisa. IPR digadang-gadang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati kekayaan timah di Bangka Belitung. 

Namun, apakah Pemprov Babel berani memastikan bahwa cadangan timah pada blok-blok IPR tersebut betul-betul dapat menghasilkan? Bagaimana jaminan itu bisa diberikan, jika faktanya blok IPR tidak lahir dari hasil eksplorasi langsung yang terukur, melainkan blok sisa penambangan korporasi yang tidak memiliki perhitungan pasti dan tervalidasi atas nilai cadangan sisa yang masih terkandung di dalamnya? Bukankah sebuah ironi yang getir apabila rakyat diberi izin resmi untuk menggali harapan di atas lahan yang isinya bahkan tidak pernah dipastikan?

Keempat, dan yang paling menentukan nasib manusia di baliknya: soal ketimpangan perlindungan hukum. IPR memang dirancang menjadi sarana yang sangat inklusif, siapa saja yang memenuhi ketentuan dapat menambang secara individu. Namun, bagaimanakah jaminan perlindungan hukum bagi rakyat kecil tersebut ketika berhadapan dengan realitas lapangan? Apakah Pemprov Babel akan selalu hadir berdiri di samping para penambang rakyat untuk menjamin perlindungan hukum mereka? Sebab, aktivitas pertambangan dipagari oleh tata kelola perundang-undangan yang berlapis, kaku, dan rumit. Korporasi tambang besar yang memiliki struktur organisasi rapi, divisi legal internal, serta deretan firma hukum papan atas saja masih kerap terjaring pelanggaran ketentuan hingga para pelaku usahanya berakhir di balik jeruji besi. 

Bahkan dalam gugatan terhadap izin PT Timah di Teluk Kelabat Dalam, koalisi nelayan dan aktivis tampil percaya diri karena didampingi kantor pengacara ternama seperti Themis Indonesia Law Firm. Banyak narasi pembelaan dapat dibangun di ruang sidang, tetapi hukum tidak pernah bisa ditawar. Lantas, bagaimana nasib rakyat awam pemegang IPR yang buta huruf regulasi, yang turun ke kolong tambang semata-mata demi menyambung hidup, akankah mereka ikut terperosok ke dalam lubang hukum dan berakhir di "hotel prodeo" hanya karena tergelincir batas koordinat atau standar teknis? Jika korporasi memiliki perangkat legal dan barisan advokat, sementara gugatan aktivis dikawal firma hukum seperti Themis Indonesia Law Firm, maka bagi rakyat kecil di blok IPR, siapa yang akan berdiri membela mereka secara cuma-cuma saat jerat hukum datang mengetuk pintu?

Editor : Haryanto

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3 4 5 6 7

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network