Dalam surat tersebut, DPRD Babel menyebut pencabutan keputusan sebagai bentuk tindakan korektif administratif untuk menindaklanjuti LHP Ombudsman serta hasil monitoring tindak lanjut tindakan korektif pada 5 November 2026.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlevi Syahrun, juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman, pelaksanaan seleksi KPID Babel tahun 2025 dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Maka pihak Diskominfo Babel berdasarkan LHP tersebut meminta FPT diulang sesuai ketentuan regulas,” jelas Pahlevi. (*)
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
