Muri menilai, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai alasan dilaksanakannya kembali uji publik, dasar pertimbangan panitia, serta status hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya.
“Publik berhak mengetahui mengapa uji publik kembali dilakukan, apa yang menjadi pertimbangan panitia, serta bagaimana hasil dari tahapan sebelumnya diperlakukan. Jangan sampai proses yang panjang justru menimbulkan ketidakpastian bagi peserta maupun masyarakat,” tegasnya.
Peserta Seleksi KPID Babel Somasi Gubernur Agar Tunda Pengesahan Komisioner Terpilih. Foto : ist
Seleksi Ulang Menindaklanjuti LHP Ombudsman
Pelaksanaan FPT ulang calon anggota KPID Babel tersebut merujuk pada Pengumuman DPRD Babel Nomor 04/PENG/DPRD/2026. Dalam pengumuman itu, disebutkan bahwa seleksi ulang dilakukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 19 Desember 2025.
Sebelumnya, Ombudsman menyatakan adanya maladministrasi dalam proses seleksi KPID Babel. Temuan tersebut tertuang dalam surat Nomor T/774/LM.44-08/0289.2025/XII/2025 yang ditandatangani pada 9 Desember 2025.
Dalam hasil pemeriksaannya, Ombudsman menemukan adanya dua pengumuman dengan nomor identik, yakni 500.12.3/1396/DPRD/2025, tetapi memiliki isi yang berbeda.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
