Setahun Terombang-ambing, Seleksi KPID Babel Diulang, Muri: Ada Apa dengan DPRD?

PANGKALPINANG, LintasBabel.iNews.id – Setelah melalui proses panjang selama lebih dari satu tahun, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akhirnya kembali menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test/FPT) calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Babel pada November 2026.

Sebanyak 21 calon anggota KPID Babel mengikuti seleksi ulang tersebut. Jumlah ini merujuk pada peserta yang sebelumnya dinyatakan lolos berdasarkan Pengumuman DPRD Babel Nomor 500.12.3/1396/DPRD/2025 tertanggal 1 Oktober 2025, sebelum kemudian mengalami perubahan menjadi 36 peserta melalui pengumuman tertanggal 3 November 2025.

Salah satu peserta FPT, Muri Setiawan, menyoroti pelaksanaan seleksi ulang yang dinilainya belum disertai penjelasan terbuka kepada masyarakat.

Menurut Muri, pada pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan akhir November 2025, sejumlah media daring sempat mempublikasikan tujuh nama calon yang dinyatakan terpilih sebagai komisioner KPID Babel. Namun, setelah hampir satu tahun berlalu, proses tersebut kembali diulang tanpa adanya informasi yang memadai kepada publik.

“Ini kan lucu, saat uji kelayakan dan kepatutan akhir November 2025 lalu, sempat muncul di media online nama-nama tujuh orang yang terpilih sebagai komisioner KPID. Lalu, sampai detik ini setelah satu tahun, tidak ada kabar berita, tiba-tiba ada FPT ulang. Apa karena setelah diadukan ke Ombudsman, jadi seperti ini. Coba kalau tidak diadukan ke Ombudsman, berarti yang terpilih kemarin sudah dilantik,” ungkap Muri, Selasa (10/11/2026).

Ia menegaskan, proses seleksi untuk lembaga independen seperti KPID tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan administrasi. Seleksi tersebut merupakan tahapan krusial dalam menentukan sosok yang nantinya bertanggung jawab menjalankan pengawasan terhadap penyiaran di daerah.

Muri berharap, seluruh tahapan seleksi dapat berjalan dengan mengedepankan kepastian, transparansi, serta keterbukaan informasi kepada para peserta maupun masyarakat.

“Seleksi ini sudah berlangsung lebih dari setahun. Tentu kami sebagai peserta berharap ada kepastian, transparansi, dan penjelasan yang memadai mengenai setiap tahapan yang dilaksanakan,” ujarnya.

DPRD Babel sendiri membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan, masukan, informasi, hingga keberatan terhadap 21 calon anggota KPID yang mengikuti proses seleksi ulang.

Tahapan uji publik ulang tersebut dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yakni 9 hingga 11 November 2026.

Muri menilai, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai alasan dilaksanakannya kembali uji publik, dasar pertimbangan panitia, serta status hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya.

“Publik berhak mengetahui mengapa uji publik kembali dilakukan, apa yang menjadi pertimbangan panitia, serta bagaimana hasil dari tahapan sebelumnya diperlakukan. Jangan sampai proses yang panjang justru menimbulkan ketidakpastian bagi peserta maupun masyarakat,” tegasnya.

Seleksi Ulang Menindaklanjuti LHP Ombudsman

Pelaksanaan FPT ulang calon anggota KPID Babel tersebut merujuk pada Pengumuman DPRD Babel Nomor 04/PENG/DPRD/2026. Dalam pengumuman itu, disebutkan bahwa seleksi ulang dilakukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 19 Desember 2025.

Sebelumnya, Ombudsman menyatakan adanya maladministrasi dalam proses seleksi KPID Babel. Temuan tersebut tertuang dalam surat Nomor T/774/LM.44-08/0289.2025/XII/2025 yang ditandatangani pada 9 Desember 2025.

Dalam hasil pemeriksaannya, Ombudsman menemukan adanya dua pengumuman dengan nomor identik, yakni 500.12.3/1396/DPRD/2025, tetapi memiliki isi yang berbeda.

Pengumuman tertanggal 1 Oktober 2025 menyebutkan sebanyak 21 peserta dinyatakan lolos untuk mengikuti tahapan uji kelayakan. Namun, melalui surat Ketua DPRD Babel tertanggal 3 November 2025, jumlah peserta tersebut berubah menjadi 36 orang.

Menindaklanjuti temuan Ombudsman, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui surat tertanggal 9 November 2026 menyatakan sejumlah keputusan sebelumnya dicabut dan tidak lagi berlaku.

Pertama, DPRD Babel mencabut Pengumuman Nomor 500.12.3/1396/DPRD/2025 tertanggal 1 Oktober 2025 tentang Uji Publik Calon Anggota KPID Babel Periode 2025-2028, serta pengumuman dengan nomor yang sama tertanggal 3 November 2025.

Kedua, DPRD Babel juga membatalkan Berita Acara Hasil Fit and Proper Test Calon Anggota KPID Babel Periode 2025-2028 Nomor 188.4/19/KOM-1/XI/2025 tertanggal 29 November 2025.

Dengan dicabutnya berita acara tersebut, seluruh hasil penilaian, pemeringkatan, penetapan calon yang dinyatakan lulus, hingga calon cadangan tidak lagi menjadi dasar penetapan anggota KPID Babel periode 2025-2028.

Dalam surat tersebut, DPRD Babel menyebut pencabutan keputusan sebagai bentuk tindakan korektif administratif untuk menindaklanjuti LHP Ombudsman serta hasil monitoring tindak lanjut tindakan korektif pada 5 November 2026.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlevi Syahrun, juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman, pelaksanaan seleksi KPID Babel tahun 2025 dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Maka pihak Diskominfo Babel berdasarkan LHP tersebut meminta FPT diulang sesuai ketentuan regulas,” jelas Pahlevi. (*)

Editor : Muri Setiawan