BANGKA, Lintasbabel.iNews.id - Lebih dari dua dekade reformasi birokrasi menjadi agenda utama di Indonesia. Aturan diperbarui, struktur disederhanakan, dan layanan publik bertransformasi ke arah digital. Namun, di tengah semua kemajuan itu, muncul pertanyaan sederhana namun mendalam: apakah birokrasi kita benar-benar berubah, atau hanya berganti bentuk tanpa menyentuh cara berpikir orang-orang yang menjalankannya?
Reformasi birokrasi sering kali dipahami sebagai urusan teknis. Pemerintah menata struktur, mengatur sistem merit, memperkuat digitalisasi, dan membangun standar pelayanan publik. Namun, kalau dilihat dari perspektif filsafat ilmu administrasi, birokrasi bukan hanya soal sistem, melainkan tentang kesadaran manusia dalam mengelola kehidupan bersama.
Administrasi publik, menurut Dwight Waldo, jauh dari netral. Ia adalah wujud dari “filsafat dalam tindakan” cerminan konkret dari nilai, etika, dan kesadaran moral birokrat dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pembenahan struktur semata; ia harus menembus revolusi pikiran, membentuk cara berpikir baru di mana setiap birokrat memahami perannya bukan sekadar sebagai pelaksana aturan, tetapi sebagai pelayan publik yang bermakna dan beretika.
Max Weber memang menempatkan birokrasi sebagai simbol rasionalitas dan efisiensi modern. Tapi Weber juga mengingatkan, jika rasionalitas itu hanya berfokus pada prosedur dan kepatuhan, birokrasi bisa kehilangan sisi kemanusiaannya. Dan di sinilah persoalan kita: birokrasi sudah digital, tapi pola pikirnya masih manual. Sistemnya sudah modern, tapi cara melihat warga negara sering kali masih “top-down.”
Reformasi birokrasi sejatinya adalah transformasi kesadaran. Herbert Simon menyebut keputusan birokrasi dibatasi oleh nilai dan persepsi moral bounded rationality. Maka, memperbaiki birokrasi tak cukup dengan membuat peraturan baru, tapi juga membangun kesadaran baru tentang apa makna melayani.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
