Gubernur Hidayat menilai bahwa kerja sama antara pemerintah provinsi dan DPRD merupakan faktor utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Ia berharap hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Selama kita bekerja sama dengan baik, insyaallah hasilnya akan memberi kenangan indah bagi masyarakat dan kita semua,” tambahnya.
Sebelumnya, Pemprov dan DPRD Babel telah menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar penyusunan RAPBD 2026. Agenda paripurna kali ini menjadi kelanjutan dari proses tersebut, sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keterpaduan kebijakan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ranperda APBD 2026 Resmi Diserahkan
Pada kesempatan itu, Gubernur Hidayat secara resmi menyerahkan dokumen Raperda APBD 2026 kepada Ketua DPRD Didit Srigusjaya untuk dibahas bersama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rapat paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Babel untuk terus mengawal penggunaan anggaran agar berpihak pada rakyat dan memastikan arah pembangunan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
