PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pangkalpinang mendapat gelontoran dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Pangkalpinang sebesar Rp6,3 miliar. Dana itu akan dipakai untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024.
Terkait dengan hal itu, pihak Bawaslu Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Fasilitasi Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Bawaslu Kota Pangkalpinang dan Bawaslu Kecamatan se-Kota Pangkalpinang, Jumat (20/10/2023) di Hotel Grand Safran Kota Pangkalpinang.
Rapat Fasilitasi Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Bawaslu Kota Pangkalpinang dan Bawaslu Kecamatan se-Kota Pangkalpinang, Jumat (20/10/2023). Foto: Lintasbabel.iNews.id/ Muri Setiawan.
Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali menuturkan kegiatan ini penting dilaksanakan dan diikuti karena berkenaan dengan penganggaran dan penggunaan anggaran negara.
"Kita menerima dana hibah Rp6,3 miliar untuk Pemilukada 2024. Lalu nanti ada ABT tahun ini juga sebesar Rp1,1 miliar. Berkenaan dengan penganggaran di Bawaslu Kota Pangkalpinang, ini menjadi sangat penting, karena anggaran yang diberikan negara dan kita pergunakan, harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Dikatakan imam, rapat fasilitasi kali ini ditujukan untuk internal Bawaslu itu sendiri, agar dalam penggunaan anggarannya ke depan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditentukan.
"kegiatan ini khusus untuk internal Bawaslu, kita undang Ketua Bawaslu Kecamatan bersama staf dan atau bendahara pengguna anggaran, yang berkaitan dengan anggaran dan program. Untuk narasumber kami hadirkan dari KPP Pratama Pangkalpinang, terkait perpajakan, dan juga dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Babel. Artinya kita di Bawaslu harus betul-betul dalam penyusunan program serta pengelolaan anggaran tersebut harus sesuai aturan," tuturnya.
"Anggaran yang diberikan negara untuk kita, harus betul-betul dimaknai untuk agenda-agenda dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024 yang akan datang. Karena tidak sedikit kasus menyangkut hal ini yang sudah terjadi di Indonesia dan menimpa kawan-kawan di Bawaslu. Tapi insya Allah untuk Kota Pangkalpinang kondusif," ujar Imam lagi.
Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pangkalpinang, Pahlevi Pradidaya menuturkan kegiatan hari ini lebih kepada untuk memberikan pemahaman kepada Bawaslu dan jajaran di bawahnya agar terkait anggaran ini jangan sampai ada temuan.
"Bahwa perencanaan penganggaran dari Panwascam dan Bawaslu sangat penting. jangan ada temuan. Artinya program yang sudah disusun bisa berjalan dan serapan anggarannya juga maksimal," katanya.
Rapat Fasilitasi Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Bawaslu Kota Pangkalpinang dan Bawaslu Kecamatan se-Kota Pangkalpinang, Jumat (20/10/2023). Foto: Lintasbabel.iNews.id/ Muri.
"Terkait ABT harus merencanakan jauh-jauh hari. Dimana untuk ABT baru mulai November 2023. Soal anggaran ini, yang paling riskan belum ada, karena paling banyak penggunaannya di honor dan ATK," katanya lagi.
Rapat fasilitasi ini sendiri dilangsungkan selama 2 hari mulai hari ini hingga Sabtu (21/10/2023). Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
