JAKARTA, iNewsLintasBabel.id - Masyarakat Pulau Belitong, Provinsi Kepulauan Bangka Belitong yang berada di perantauan mengkritisi iklim demokrasi dan tata kelola pemerintahan menjelang Pemilu 2024. Ada kekhawatiran mengenai ketidakstabilan iklim politik terutama dalam pemilihan presiden (pilpres) yang diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon).
"Sebagai bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, kami menyatakan keprihatinan yang mendalam," ujar tokoh masyarakat dan Ketua Ikatan Keluarga Masyarakat Belitong Jakarta, Zulkifli Umar di Jakarta, pada hari Senin (5/2/2024).
Karenanya, Zulkifli menyatakan, masyarakat Pulau Belitong yang berada di luar negeri menegaskan bahwa demokrasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang telah diatur dalam UUD Negara Tahun 1945 dan perundang-undangan yang relevan dengan pelaksanaan konstitusi negara.
"Semangat demokrasi harus dijunjung tinggi dengan memperhatikan etika, moralitas, dan integritas. Oleh karena itu, kepemimpinan nasional harus mengikuti sistem demokrasi sesuai dengan sumpah jabatan," tambah Zulkifli.
Selain itu, mereka juga menuntut agar kepemimpinan nasional dipilih melalui sistem demokrasi yang adil, bebas, jujur, dan sesuai dengan nurani dan akal sehat rakyat tanpa adanya intimidasi dari pihak-pihak berkuasa.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
