KAMIS, 1 Desember 2022 sebagai momentum peringatan lahirnya POLAIRUD yang ke-72 Tahun. Kelahiran POLAIRUD yang ditandai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Maret 1951 tentang penetapan Polisi Perairan, sebagai bagian dari Jawatan Kepolisian Negara terhitung mulai 1 Desember 1950. Keputusan ini disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Perdana Menteri RI tanggal 5 Desember 1956 tentang pembentukan Seksi Udara pada Jawatan Kepolisian Negara. Sejak itu, Polisi Perairan menjadi bagian Polisi Perairan dan Udara.
Indonesia sebagai negara kepulauan, yang tersebar di seluruh wilayahnya potensi kekayaan laut yang melimpah, tentu diperlukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum. Sedikitnya hal tersebut menjadi urgensi yang melatarbelakangi dibentuknya POLAIRUD.
72 Tahun sejak dibentuk, POLAIRUD telah mengalami banyak perkembangan, baik perbaikan dalam batang tubuh organisasi hingga fasilitas penunjang dalam pelaksanaan tugasnya. Patut diakui, berbagai prestasi dan kontribusi telah dilakukan dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan di negeri ini, disamping ada beberapa evaluasi yang juga harus diakui.
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, peran aktif POLAIRUD dalam penegakan hukum sangat dinanti. Kita sadari dan akui bersama bahwa masih banyak tindak pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Bangka Belitung. Sedikitnya, praktek Ilegal mining dan penyelundupan masih mewarnai wilayah perairan Bangka Belitung.
Sepanjang tahun 2022 saja, ada puluhan titik terjadinya praktek Ilegal mining dengan ribuan unit PIP. Hal ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir, dan sampai hari ini cenderung belum ada tindakan yang benar-benar tegas sebagai upaya mewujudkan rasa aman dan penegakan hukum terhadap para pelaku, bahkan lebih parahnya beberapa kali diberitakan di media massa, ada dugaan oknum APH yang juga ikut terlibat dalam praktek tersebut.
Dimomentum peringatan HUT POLAIRUD ini, harapannya ada komitmen dan tindakan konkrit yang benar-benar terjadi sebagai upaya perbaikan yang dilakukan, sehingga tidak terjebak pada wilayah yang bersifat ceremonial saja. Tentu hal ini disampaikan sebagai upaya untuk mewujudkan perubahan kearah perbaikan.
Artikel ditulis oleh Gilang Virginawan, Ketua Umum HMI Cabang Bangka Belitung Raya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
