JAKARTA, lintasbabel.id - Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Bangka Belitung 2022, mendapat sinyal bakal mengalami kenaikan. Namun, berapa besaran kenaikannya masih menunggu kebijakan dari kepala daerah dalam hal ini Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan UMP di 4 provinsi tidak akan mengalami kenaikan pada tahun depan. Keempat daerah tersebut adalah Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.
"Dari 34 provinsi, ada 4 provinsi yang nilai upah minimum 2021 ternyata lebih tinggi dari batas atas. Sehingga upah minimum 2022 ditetapkan sama dengan 2021," kata Indah dalam Seminar Terbuka Kemnaker proses penetapan UMP 2022 secara virtual, Senin (15/11/2021).
UMP Babel pada 2021 diketahui sejumlah Rp3,230,023.66. Sebelumnya tahun 2020, UMP Babel di angka Rp3,230,230.
Indah menjelaskan, kenaikan upah minimum dilakukan dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, upah minimum ini ditetapkan sesuai kondisi pada masing-masing kabupaten ataupun provinsi.
"Ini formulanya juga dari Dewan Pengupahan Nasional yang mana diatur dalam Pasal 26 Tahun 2021," katanya.
Dia menambahkan, Kemenaker mendukung proses penetapan UMP yang ditetapkan gubernur. Kemenaker menginginkan penetapan upah ini berjalan dengan kondusif.
"Kementerian Ketenagakerjaan mendukung proses penetapap UMP dari gubenur. Jangan sampai daerah dan wilayah tidak menuruti proses penetapan upah minimum. Ini upaya kami kepada stakeholder dalam penetapan upah minimum," katanya.
Indah melanjutkan, berdasarkan perhitungan BPS, rata-rata penyesuaian UMP senilai 1,09 persen. Rinciannya, upah minimum terendah akan terjadi di Jawa Tengah Rp1.813.011 dan upah minimum tertinggi di DKI Jakarta Rp4.453.724.
"Rata-rata penyesuaian upah minimum 1,09 persen. Saya tidak bilang ini upah minimum provinsi 2022, ini rata-rata penyesuaian provinsi," ucapnya.
Lanjutnya, upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan. Adapun, UMP paling lambat akan diumumkan pemerintah provinsi pada 21 November 2021.
"Saya bilang tergantung nanti gubernur yang menetapkan. Bukan berarti semua provinsi naik 1,09 persen. Hati-hati ya memahaminya," ucapnya.
Bagi perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengusaha juga dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
