SEOUL, lintasbabel.id - Pernyataan Sekjen PBB, Antonio Guterres yang mendukung denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea mendapat kritikan dari Korea Utara (Korut). Korut sebut pernyataan itu dianggap memihak dan tidak adil.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Korut Kim Son Gyong, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita KCNA, mengungkapkan penyesalan mendalam. Sebagai Sekjen PBB, Guterres disebutnya lebih memihak kepada Korea Selatan (Korsel)
"Saya mengungkapkan penyesalan mendalam atas pernyataan Sekjen PBB yang tidak berimbang dan tidak adil serta bertentangan dengan kewajiban tugasnya, sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, terkait masalah Semenanjung Korea," ujar Kim, seperti dilaporkan kembali Reuters, Minggu (14/8/2022).
Menurut Kim, seorang sekjen PBB tidak boleh meminta atau mendapat perintah dari pemerintah suatu negara. Sebagai pimpinan organisasi perdamaian dunia, Guterres seharusnya menahan diri untuk melakukan tindakan yang bisa merusak jabatannya yang hanya bertanggung jawab kepada PBB.
Lanjut Kim, pernyataan Guterres yang menyebutkan "denuklirisasi menyeluruh, dapat diverifikasi, dan tidak bisa diubah terhadap Korut" merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negaranya.
"Itu mendesak perlucutan senjata sepihak dan Sekretaris Jenderal Guterres mungkin tahu betul bahwa DPRK (nama resmi Korut) sepenuhnya telah menolak tanpa toleransi," kata Kim.
Tak hanya itu, Dia juga mengingatkan Guterres untuk hati-hati menyampaikan pernyataan berbahaya di tengah situasi tegang di Semenanjung Korea.
Guterres, saat bertemu Presiden Korsel Yoon Suk Yeol pada Jumat lalu, menegaskan dukungan sepenuhnya upaya untuk melucuti senjata nuklir Korut.
Korut melakukan belasan kali uji coba rudal sepanjang tahun ini, rekor tertinggi. Para pejabat Korsel dan Amerika Serikat (AS) yakin Korut bersiap untuk menguji coba senjata nuklir untuk pertama kalin sejak 2017.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
