"Strategi yang tengah dibangun gugus tugas nasional dalam mengimplementasikan bisnis dan HAM ke depan di antaranya adalah penyusunan aksi prioritas bisnis dan HAM yang akan dievaluasi setiap dua tahun sekali serta meningkatkan akses pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM akibat aktivitas bisnis," ujar Sofia.
Pemerintah melembagakan Bisnis dan HAM sebagai Kebijakan Nasional dengan menyusun Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM), dilanjutkan membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM), kemudian mendorong Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM).
Editor : Haryanto
Artikel Terkait