PANGKALPINANG, lintasbabel.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung membentuk gugus tugas Daerah Bisnis dan HAM (BHAM). Hal ini dalam rangka melaksanakan kewajiban negara memberikan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhak Hak Asasi Manusia (P5HAM) kepada masyarakat.
Plh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel Barron Ichsan, menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah ditunjuk sebagai National Focal Point (NFP) Bisnis dan HAM di Indonesia dan secara aktif mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan HAM.
"Maka kami perlu membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM dengan melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam rangka mengkoordinasikan upaya pengarusutamaan Bisnis dan HAM tingkat daerah dan mengumpulkan masukan dalam menyusun Strategi Nasional Bisnis dan HAM," kata Barron, Rabu (13/7/2022).
Sofia Alatas Pranata Hubungan Masyarakat Muda pada Direktorat Kerjasama Hak Asasi Manusia, bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini menyampaikan, latarbelakangi pemerintah Indonesia mengimplemetasikan Bisnis dan HAM salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang Bisnis dan HAM dan ketidakjelasan ekspektasi HAM terhadap pelaku usaha.
"Strategi yang tengah dibangun gugus tugas nasional dalam mengimplementasikan bisnis dan HAM ke depan di antaranya adalah penyusunan aksi prioritas bisnis dan HAM yang akan dievaluasi setiap dua tahun sekali serta meningkatkan akses pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM akibat aktivitas bisnis," ujar Sofia.
Pemerintah melembagakan Bisnis dan HAM sebagai Kebijakan Nasional dengan menyusun Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM), dilanjutkan membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM), kemudian mendorong Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM).
Editor : Haryanto
Artikel Terkait
