Di Tengah Dinamika Tambang Timah, Tokoh Belitung Timur Ajak Jaga Kondusivitas

BELITUNG TIMUR, Lintasbabel.iNews.id — Tokoh adat Kecamatan Damar, Burhaini Baharudin (76), mengajak masyarakat Kabupaten Belitung Timur untuk menjaga kondusivitas di tengah berbagai dinamika dan persoalan yang terjadi dalam aktivitas pertambangan timah.

Burhaini meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun kepentingan tertentu yang berpotensi memicu tindakan anarkis. Menurutnya, kekecewaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan tata kelola pertambangan memang perlu didengar, tetapi penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib dan damai.

Baca Juga

Perceraian Mati, Adat Belitung Timur yang Masih Dipertahankan Masyarakat

"Belitung ini saya titip. Mudah-mudahan lebih maju dan lebih bagus. Jangan terprovokasi dengan hal-hal negatif. Kantor tidak salah, yang salah itu manusia. Kalau kantor dibakar, apa untungnya?" ujar Burhaini.

Ia menilai perusakan fasilitas hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Sebab, fasilitas yang rusak membutuhkan waktu dan biaya untuk dibangun kembali.

“Selama 81 tahun Indonesia merdeka, peristiwa seperti ini belum pernah terjadi di Belitung. Baru kali ini ada fasilitas PT TIMAH yang menjadi sasaran pembakaran massa. Ini menjadi titik hitam dalam sejarah Belitung," katanya.

Baca Juga

Gemawira Beltim Gelar Pertemuan Rutin Bulanan, Bahas Program GEMPAR

Burhaini memahami bahwa persoalan ekonomi masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat Belitung Timur, khususnya warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pertambangan timah.

Menurut dia, ketika akses masyarakat terhadap aktivitas pertambangan dan penjualan hasil tambang mengalami kendala, kondisi tersebut dapat memicu kekecewaan. Karena itu, pemerintah dan perusahaan diminta memperhatikan keluhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian terkait aturan dan mekanisme yang berlaku.

"Kalau dalam kehidupan perekonomian, saya lihat banyak masyarakat kecewa. Tapi pelampiasannya jangan sampai terjadi demo yang anarkis. Kesenjangan sosial memang sangat nyata," ujarnya.

Baca Juga

Jual Minol Tanpa Izin, Kafe Resto di Belitung Timur Dirazia : 16 Pekerja Belum Lengkapi Adminduk

Burhaini juga menyoroti mekanisme penjualan bijih timah yang masih menjadi keluhan sebagian masyarakat. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian agar hasil tambang yang diperoleh dapat dijual dan menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Orang datang itu mau mencari uang untuk makan, mau beli kebutuhan untuk besok. Jangan sampai datang ke tempat penjualan, sudah antre, kemudian pulang karena tidak bisa menjual," katanya.

Ia berharap tata kelola pertambangan, termasuk mekanisme pembelian bijih timah, dilakukan secara adil dan transparan. Kepastian harga serta mekanisme penjualan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Baca Juga

Geger, Warga Belitung Timur Temukan Jasad Tergantung di Pohon Nangka Belakang Rumah Kosong

Selain itu, setiap kebijakan yang diterapkan diharapkan disosialisasikan secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami aturan yang berlaku dan tidak terjebak informasi yang simpang siur.

Di sisi lain, Burhaini mengingatkan para penambang agar tetap mematuhi ketentuan mengenai wilayah pertambangan. Ia meminta aktivitas penambangan dilakukan sesuai wilayah yang telah memiliki izin.

"Kalau memang dalam KP (IUP), bekerja dalam KP (IUP). Kalau di luar KP (IUP), jangan dikerjakan. Itu saja, supaya aman dan kita sama-sama menghargai aturan," tegasnya.

Baca Juga

Musim Kemarau, PDAM Beltim Minta Pelanggan Hemat Pemakaian Air

Menurutnya, pemerintah juga perlu memberikan penanda yang jelas terhadap wilayah yang dilarang untuk ditambang. Penanda tersebut penting agar masyarakat mengetahui batas-batas wilayah yang diperbolehkan untuk aktivitas pertambangan.

Burhaini juga meminta masyarakat tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu ketika kondisi ekonomi sedang sulit.

"Kita ini dalam air keruh, jangan sampai dimanfaatkan orang. Kalau kita tidak berpikir, kita yang hancur," katanya.

Ia berharap komunikasi antara masyarakat, pemerintah, perusahaan, dan aparat terus diperkuat. Berbagai persoalan terkait pertambangan, kata dia, sebaiknya diselesaikan melalui dialog sehingga tidak berkembang menjadi konflik.

“Masyarakat sebenarnya tidak banyak menuntut. Kalau kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi, tentu tidak akan macam-macam. Mereka hanya ingin mendapatkan hak dan penghidupan yang layak. Karena itu, jangan sampai masyarakat merasa dirugikan. Kalau memang ada hak mereka, berikan sesuai ketentuan dan harapan yang wajar,” tuturnya.

Editor : Haryanto