Seleksi KPID Maladministrasi, Peserta Heran Ketua DPRD dan Komisi I DPRD Babel Tak Kompak

PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id - DPRD Babel memutuskan penyelesaian masalah seleksi calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bangka Belitung melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus), tanggal 31 Desember 2025.

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengakui proses seleksi KPID maladministrasi dan harus digelar ulang.

Baca Juga

Nilai Peserta Seleksi KPID Babel di Komisi I dan Ketua DPRD Diminta Diumumkan ke Publik 

Dia menyebut tak mau mengikuti rekomendasi Komisi I, agar tujuh Anggota KPID Babel terpilih segera dibuatkan Surat Keputusan (SK), sebelum disampaikan ke Gubernur Babel.

“Akan kami bawa ke Banmus, prosesnya juga menurut Ombudsman sudah salah dari awal, saya harus ambil sikap tegas,” ujar Didit dalam pernyataannya kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).

Menanggapi hal itu, Muri Setiawan salah satu peserta seleksi KPID merasa heran.

Baca Juga

Seleksi KPID Babel : Ombudsman Temukan Maladministrasi DPRD

Pasalnya, pernyataan Ketua DPRD Babel ini berbeda dengan uraian yang sebelumnya disampaikan Ketua Komisi I Pahlevi Syahrun. 

"Masalah ini bermula ketika DPRD Babel sudah mengumumkan 21 nama yang lolos ikut uji publik sebelum fit and proper test. Pengumuman 21 nama itu adalah hasil dari perankingan yang dilakukan Komisi I, berdasarkan data dari panitia seleksi. Lalu, setelah ada yang protes, Ketua DPRD Babel membuat pengumuman lagi, sebanyak 36 orang ikut uji publik, dengan nomor surat yang sama dengan pengumuman 21 orang sebelumnya," tutur Muri, Jumat (19/12/2025).

Menurut Muri, selain tidak ada unsur KPI Pusat di pansel, masalah krusial yang jadi temuan Ombudsman adalah penetapan 36 orang oleh Ketua DPRD Babel tersebut.

Baca Juga

Gubernur Babel Tolak Sahkan SK KPID 2025-2028, Seleksi Dinilai Sarat Masalah

Karena Komisi I sejak awal, sudah mengikuti aturan yakni peserta uji kelayakan dan kepatutan, berjumlah tiga kali atau minimal dua kali anggota KPID.

"Jadi intinya, temuan maladministrasi Ombudsman itu adalah surat pengumuman Ketua DPRD Babel tanggal 1 Oktober 2025 berisi 21 orang ikut uji publik, lalu tanggal 3 November 2025 muncul lagi pengumuman yang ikut jadi 36 orang. Nomor surat sama tapi isinya beda. Kenapa untuk hal seperti ini saja, tidak kompak," katanya. 

Editor : Haryanto