TKD Dipangkas Pusat, APBD Bangka Tengah 2026 Defisit Rp30 Miliar

BANGKA TENGAH, Lintasbabel.iNews.id - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) harus menghadapi situasi keuangan yang lebih ketat pada tahun anggaran 2026. Pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat membuat APBD Bateng mengalami defisit hingga Rp30 miliar.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Bateng yang digelar Selasa (25/11/2025), saat penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Raperda dan nota keuangan APBD 2026.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menyebut pembahasan APBD sudah rampung, namun tantangan justru ada pada pelaksanaannya.

“APBD 2026 sudah disepakati. Tugas selanjutnya adalah memastikan kinerja tetap optimal, meskipun ruang fiskal kita semakin terbatas,” ujarnya.

Algafry merinci, pendapatan daerah pada APBD 2026 ditetapkan Rp811,2 miliar, turun 13,98 persen dibanding 2025.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ikut menurun menjadi Rp138,8 miliar atau merosot 10,44 persen dari target sebelumnya.

Namun pukulan terbesar datang dari pendapatan transfer.

“TKD yang biasanya kita terima Rp747,7 miliar, namun untuk 2026 turun menjadi Rp632,6 miliar. Penurunan Rp115 miliar ini yang paling tajam dalam tujuh tahun terakhir,” kata Algafry.

Belanja daerah disepakati sebesar Rp841,2 miliar, berkurang 15,03 persen dari tahun sebelumnya. Meski sudah ditekan, selisih pendapatan dan belanja tetap menyebabkan defisit Rp30 miliar.

Algafry menilai defisit masih bisa ditutup.

“InsyaAllah bisa ditutupi dari SILPA 2025. Perhitungan kami, nettonya cukup untuk menutup selisih ini,” katanya.

Ketua DPRD Bateng, Batianus, menegaskan APBD 2026 resmi disahkan. Ia mengakui pendapatan daerah turun drastis akibat berkurangnya PAD dan TKD.

“Pendapatan hanya Rp811,2 miliar, sementara belanja Rp841,2 miliar. Selisih Rp30 miliar itu sudah kami prediksi sejak awal,” ujarnya.

DPRD menilai SILPA 2025 menjadi tumpuan untuk menambal defisit.

“Kalau pun tidak cukup, biasanya pertengahan tahun ada tambahan pendapatan. Yang penting OPD tetap bergerak optimal dan ekonomi masyarakat tidak terganggu,” kata Batianus.

Dengan kondisi fiskal yang makin terbatas, Pemkab Bateng kini harus menyesuaikan prioritas program agar tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah.

Editor : Haryanto