Kelangkaan BBM di Babel: Krisis yang Diciptakan, Bukan Diwariskan

‎Secara regulasi, penimbunan dan penjualan ilegal BBM bersubsidi ini melanggar UU No. 22/2001 tentang Migas (Pasal 55) yang mengatur sanksi atas distribusi dan penyalahgunaan migas. Dalam kasus Pertalite senilai 1,8 ton, polisi juga menjerat pelaku dengan pasal ini. Kegagalan pengawasan ini menunjukkan bahwa mekanisme distribusi subsidi tidak berfungsi: jika subsidi diterapkan tanpa pengendalian distribusi yang ketat, maka alokasi subsidi publik bisa dicuri oleh oknum yang menguntungkan diri sendiri.

Baca Juga

Tim Gabungan Razia Pelabuhan Ikan Mentok, Cari Barang Ilegal

‎Dari sudut ketahanan energi, kondisi ini bertentangan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, di mana negara berkewajiban mengelola sumber daya alam demi kemakmuran bersama. Ketika kuota subsidi tidak dapat menjamin pasokan lokal, dan ketika praktik ilegal menyedot jatah publik, maka negara gagal menjalankan amanat konstitusional tersebut.

‎Kelangkaan BBM terulang bukan karena alasan alamiah semata (cuaca laut, distribusi), tetapi akibat kegagalan sistemik: perencanaan kuota yang tidak akurat, kurangnya cadangan lokal, dan pengawasan distribusi yang lemah. Pemerintah dan Pertamina tidak bisa lagi hanya “merespons krisis” setelah fakta: harus ada intervensi struktural — audit distribusi, transparansi kuota subsidi, penegakan hukum lebih tegas, dan investasi penyimpanan lokal.

‎Jika tidak ada langkah tegas sekarang, Bangka Belitung akan terus menjadi korban sistem yang cacat — di mana subsidi yang mestinya menjadi jaring pengaman justru dicuri dan krisis keseharian menjadi satu-satunya jawaban, karena kelangkaan BBM di Bangka Belitung bukan warisan alam; ‎ia adalah produk dari kelalaian manusia, sistem, dan kebijakan. *)

Baca Juga

PT Pertamina Patra Niaga Pastikan Pasokan BBM dan Elpiji di Babel Aman Jelang Nataru

‎*) penulis: Sayied Mahasiswa Unmuh Babel

Editor : Muri Setiawan