Ratusan Hektare Lahan Desa di Kabupaten Bangka Dijual ke Perusahaan Sawit, per KK Dapat Rp20 Juta

Selain itu, pihaknya juga sudah mengajukan LO kepada Kejari Bangka untuk mengetahui kejelasan status 400 hektare lahan kosong yang berada di wilayah administratif Desa Labuh Air Pandan.

"Sudah sudah kami layangkan LO ke Kejari Bangka. Kami ingin tahu status lahan tersebut," katanya.

Bahkan dengan adanya konflik pelepasan lahan antara masyarakat dengan oknum calo ini, pihak BPD sudah mendesak Kades Labuh Air Pandan, Tarmizi untuk bersikap. Namun hingga saat ini belum direspon oleh Kades. 

"Tiga hari kemarin kami sudah meminta Kades sebagai pemimpin tertinggi di sini untuk bersikap terkait jual beli lahan ini. Tapi belum mendapatkan respon juga. Jadi kami tidak tahu arahan dari Kades hingga saat ini," ujarnya. 

Sementara Kadus Balai, Saibol mengatakan dirinya mengetahui aksi jual beli lahan tersebut dari masyarakat di Dusunnya. Saibol mengaku kaget ketika mendengar pernyataan beberapa warganya yang sudah menerima ganti rugi lahan senilai Rp20 juta tanpa mengetahui keberadaan lahannya.

"Iya warga saya bilang mereka sudah terima uangnya dan malah mereka sendiri ga tau di mana lahan yang dijual belikan itu. Saya ga tau kepada siapa mereka lepaskan lahan tersebut. Entah ada atau tidak hitam diatas putihnya dan kepada pihak siapa mereka ga kasih tau," tutur Saibol.

Kisruh diantara masyarakat semakin meruncing ketika terjadi serangan isu yang menyerang Pemerintah Desa Labuh Air Pandan. Sehingga saat ini tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa terus menurun terkait status lahan negara tersebut. 

Sekretaris BPD Labuh Air Pandan, Zulfan mengaku serangan isu hoax di kalangan masyarakat terjadi begitu tajam sehingga masyarakat mengalami krisis kepercayaan kepada Pemdes. 

"Luar biasa katanya Pihak Desa dapat uang Rp200 juta dari perusahaan, ada yang bilang kami dapat ini itu. Tapi sejauh ini mereka tidak bisa membuktikan isu tersebut. Karena memang tidak ada dan kami fitnah. Jadi masyarakat tidak lagi percaya dengan Pemerintah Desa saat ini. Ini sangat disayangkan," ucapnya. 

Editor : Muri Setiawan