Bertemu Pj Gubernur, Walhi Babel Soroti Izin HTI dan Deforestasi di Bangka Belitung

PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id - Peduli lingkungan dan kawasan hutan, Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Suganda Pandapotan Pasaribu menerima audiensi Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kepulauan Babel. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Pj Gubernur Kepulauan Babel, Selasa (16/5/23) ini, membahas terkait Tata Kelola Sumber Daya Bidang Kehutanan di Provinsi Kepulauan Babel.

Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Suganda Pandapotan Pasaribu menerima audiensi Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kepulauan Babel. Foto: Diskominfo/ Fajar.

Direktur WALHI Babel, Jessix Amundian mengungkapkan bahwa beberapa waktu yang lalu terkait Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat adanya evaluasi dan izin-izin, sekaligus juga pencabutan izin yang ada di Kepulauan Babel.

Baca Juga

Walhi Babel Desak Menteri ESDM Cabut IUP PT Timah di Pesisir Laut Desa Batu Beriga

Izin yang menjadi soroton saat ini adalah izin pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI), dimana ada izin evalusi dan ada juga pencabutan izin.

"Yang termasuk dalam proses evaluasi dalam SK (Surat Keputusan) tersebut adalah izin atas HTI Akasia di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Sedangkan proses pencabutan izin HTI ada di Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan, karena perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya," kata Jessix.

"Untuk itu dalam kesempatan ini, kami silaturahmi dengan Pj Gubernur, sekaligus mendiskusikan masalah tersebut, sehingga masyarakat bisa mengetahui status dari izin pemanfaatan HTI perusahaan-perusahaan itu," ucapnya lagi.

Baca Juga

Bangka Belitung Terancam Krisis Iklim, Koral Babel Gelar Long March

Adanya proses evaluasi atau pencabutan izin pemanfaatan HTI perusahaan ini, kata Jessix, pihak perangkat desa maupun masyarakat belum mendapatkan informasi yang lengkap, apakah perusahaan ini izinnya telah dicabut agar tidak terjadi tumpang tindih.

Selain itu, masalah deforestasi (penggundulan hutan) di Kepulauan Babel yang terjadi saat ini, dan banyaknya kawasan hutan yang masuk wilayah konsesi, baik itu hutan tanaman, tambang, dengan kehutanan sosial yang tidak seimbang. Ditambah situasi perubahan iklim, sehingga penting untuk mereview sumber daya hutan.

"Sehingga, penting bagi kami untuk meminta dukungan pemerintah agar melakukan sosialisasi pada masyarakat yang desa-desanya terdampak," katanya.

Baca Juga

WALHI: Pertambangan Timah, dari Kematian Hingga Krisis Iklim

Pj Gubernur Suganda menyikapi positif apa yang disampaikan WALHI dan sangat mendukung. Akan tetapi menurutnya, pemerintah daerah dalam hal ini, (terkait HTI), tidak bisa eksekusi langsung atau dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus berkoordinasi dengan banyak pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, instansi vertikal, DPR dan pihak lainnya.

Mendukung hal tersebut, dirinya mengatakan bahwa Pemprov Babel akan ada program kegiatan yang turun langsung ke desa-desa.

"Untuk itu, mari kita turun bersama-sama, nanti jadwalnya tanya pada Biro Pemerintahan, kapan kita turun ke Bangka Tengah, ke Bangka Selatan, ke Belitung. Kita datang, kita lihat data, kita diskusi, audiensi dengan perusahaan dan juga pemerintahan setempat," kata Pj Gubernur.

Baca Juga

Tolak PP 26 Tahun 2023, Walhi Babel: Bukan Solusi, Tapi Ancaman Bencana Ekologis

"Kita jalan pelan-pelan dan benahi bersama-sama, menyadarkan kembali masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup, terutama bagi anak cucu kita nanti," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Babel, Fery Afriyanto menambahkan bahwa dalam waktu satu tahun ini, kehutanan WALHI pihakny mendata semua ketelanjuran masyarakat di kawasan hutan baik itu rumah, pemukiman, kebun, baik di luar konsesi HTI maupun dalam kawasan hutan.

"Semuanya kita data, kita laporkan ke kementerian karena menyangkut amanat UU Cipta Kerja, nanti kementerian yang akan membuat skema atau formulasinya seperti apa," tutur Fery.

Editor : Muri Setiawan